BERTUAHPOS — Ketua Kadin Riau, Masuri, menilai kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau saat ini berada dalam posisi sulit karena pendapatan daerah tidak mampu menutupi kebutuhan belanja.
Ia mengibaratkan situasi APBD Riau sebagai “besar pasak daripada tiang”, di mana anggaran yang tersedia lebih kecil dibanding kebutuhan pembangunan, terutama di sektor infrastruktur. Ini akan menjadi tantangan fiskal tersendiri bagi Riau di tahun 2026.
Dalam Bisnis Indonesia Economic Outlook 2026 di Pekanbaru pada 8 Desember 2025, Masuri menjelaskan bahwa Pemprov Riau akan menghadapi tantangan besar tahun depan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
“Tapi saya yakin bahwa Plt Gubernur Riau saat ini mampu menyelaraskan berbagai perbedaan pandangan dan menyusun kebijakan yang kuat untuk menggerakkan roda pemerintahan,” katanya.
Menurut data yang dipaparkan Masuri, pada November 2025 pendapatan daerah Riau diprediksi hanya mencapai Rp8,2–Rp8,4 triliun. Angka ini berada sekitar Rp1,1 triliun di bawah target APBD yang ditetapkan sebesar Rp9,4 triliun. Kondisi ini membuat beberapa program prioritas terpaksa ditunda karena keterbatasan anggaran.
Masuri menegaskan bahwa penurunan pendapatan daerah bukan hanya dialami Riau, tetapi juga terjadi secara nasional. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh pasrah menerima situasi ini. Riau harus tetap bergerak untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mencari cara meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Ia mengingatkan bahwa PAD Riau mengalami penurunan signifikan. Pada 2024, PAD tercatat sebesar Rp15,93 triliun, jauh lebih rendah dibanding 2023 yang mencapai Rp32,2 triliun. Masuri menilai masih banyak sektor yang berpotensi menjadi sumber PAD, namun belum tergarap optimal oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Karena itu, Masuri meminta OPD mengubah pola pikir kerja. Jangan hanya menjalankan tugas rutin, tetapi harus aktif mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi pendapatan baru. Pemerintah daerah harus berani memperluas pencarian sumber PAD untuk memperbaiki kemampuan fiskal.
Masuri juga menjelaskan konsep “dilema fiskal” yang dialami Riau. Pendapatan yang melemah berhadapan dengan kebutuhan belanja yang tinggi. Penerimaan daerah dari bagi hasil (BH), pajak, dan sumber lainnya hanya cukup untuk membiayai belanja wajib seperti gaji pegawai dan subsidi. Sementara program prioritas pembangunan membutuhkan dana besar.
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus membuat pilihan sulit: mengurangi defisit untuk menekan beban utang, atau meningkatkan belanja meski berisiko memperbesar defisit. Ia menegaskan perlunya langkah tegas, termasuk memangkas kegiatan yang tidak prioritas seperti seminar atau belanja operasional yang tidak mendesak. Namun, belanja pegawai tidak boleh disentuh karena menjadi penopang utama jalannya pemerintahan.
Untuk menghadapi dilema fiskal ini, Masuri menyarankan agar Pemprov Riau membentuk tim percepatan ekonomi yang fokus mengidentifikasi dan mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan potensial di daerah. Menurutnya, hanya dengan langkah strategis dan pengelolaan fiskal yang disiplin, Riau dapat menjaga stabilitas dan menyiapkan momentum pembangunan tahun berikutnya.***
