BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Rencana Pemerintah Pusat yang akan membuka tes calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat kritikan dari Walikota Pekanbaru, Firdaus.
Dirinya sangat keberatan jika nantinya anggaran PPPK dibebankan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau semua dibebankan ke daerah, saya rasa berat,†ujarnya Minggu 3 Februari 2019.
Firdaus bahkan mengatakan, penambahan pegawai jika masih dibebani ke pemerintah daerah, maka akan sangat memberatkan bagi daerah yang APDB nya masih lebih besar untuk belanja rutin daripada pembangunan.
“Pekanbaru saja yang masih 60 (pembangunan) berbanding 40 (belanja rutin), kita juga keberatan kalau itu dibebankan ke daerah,†imbuhnya.
Bahkan keberatannya, apabila dibebankan kepada pemerintah daerah, Firdaus tidak menampik akan ada pengurangan kuota penerimaan.
“Seandainya dibebankan ke pemerintah daerah, kita akan hitung hitungan. Artinya bila sangat butuh, seperti guru kelas dan tenaga medis. Bisa jadi pengurangan kuota,†jelasnya.
Meski begitu, orang nomor satu ini di Peaknbaru ini menyambut baik keputusan pemerintah pusat tersebut. Apalgi menurutnya, saat ini Pekanbaru masih banyak kekurangan pegawai.
“Di Pekanbaru saja yang pensiun leibih 1.000 orang dalam tiga tahun. Kemarin ada tambahan hanya 300 orang. Solusinya melalui PPPK. Namun tentunya apa yang diarahkan mesti kita tindak lanjuti dengan kajian, kemampuan keuangan dan juga kebutuhan,†pungkasnya. (bpc9)
Â
