BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau menyikapi bahwa penguasaan lahan merupakan permasalahan utama perkebunan untuk tahun ini. Kepala Disbun Provinsi Riau Zulher meminta Pemerintah Pusat baik melalui Kementrian Kehutanan Dan Lingkungan Hidup maupun Kementrian Agraria harus lebih tegas terhadap penguasaan suatu lahan.
“Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup maupun kementrian Agraria harus serius menyikapi hal ini,†ungkapnya, Senin (19/01/2015).
Dia menambahkan, sejauh ini sudah banyak permasalahan di daerah akibat penguasaan lahan. Dan itu juga terjadi disubsektor perkebunan. Dari hasil kegiatan uji petik audit UKP4 ke perusahaan perkebunan yang harus melengkapi sistem deteksi, pencegahan dan penanggulangan bencana sebelumnya Zulher menemukan ada dua perusahaan yaitu PT. Satria Agrindo Mandiri dan PT. Bhumireksa Nusa Sejati mengalami permasalahan penguasaan lahan dengan masyarakat di sekitarnya.
Akibat konflik tersebut, masyarakat secara sepintas melakukan pembakaran terhadap lahan yang mereka kuasai. “Perusahaan dibebankan untuk mengolah, melindungi dan menjaga lahan yang telah mereka kuasai. Namun itu, masyarakat menganggap lahan yang dikuasa perusahaan merupakan lahan mereka. Akibatnya konflik terjadi. Masyarakat membakar lahan yang terokupasi tersebut,â€katanya.
Sumiati, Manager PSD PT. Minamas Group mengungkapkan bahwa ada 4.806,74 hektar lahan yang dikuasai PT. BNS (Minamas Grup) yang sekarang ini terokupasi oleh masyarakat. Menurutnya, diatas lahan terokupasi tersebut sering terjadi kebakaran dan kebakaran tersebut tetap menjadi tanggung jawab perusahaan.
“Ada 4.806,74 lahan kita di PT BNS tersebut yang terokupasi oleh masyarakat. kita tidak dapat berbuat apapun diatas lahan tersebut dan oknum tertentu sering membakar lahan tersebut sehingga menyebabkan kami sering mendapat teguran karena kami dianggap sebagai pihak yang menguasai lahan tersebut,â€ujarnya. (melba/rls)
