Kendaraan ODOL Milik PT. SLS dan Adei Harus Segera Ditindak

Selasa, 02 April 2019 12:03

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Gubernur Riau, Syamsuar meminta penegak hukum segera menindak kendaraan dengan Over Dimension and Over Load (ODOL) milik PT. SLS dan PT. Adei Platation yang terjaring sidak melintas di jalan milik pemerintah. 

Kedua perusahaan itu dianggap sebagian kecil dari sekian banyak perusahaan sawit lainnya di Riau ikut merusak jalan pemerintah sebab mereka sebagai pengguna jalan. “Harus ditidak. Kalau tidak, sudah itu, ya sudah lah. Ketentuannyakan sudah ada,” ungkapnya.

Dia menyesalkan atas sikap ketidakpatuhan perusahaan ini terhadap ketentuan penggunaan jalan. Akibatnya jalan-jalan milik provinsi yang rusak justru akan menyulitkan masyarakat dalam melakukan aktivitas.

Syamsuar juga mengakui bahwa perusahaan sawit di Riau sama sekali tidak memberikan kontribusi apapun terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Riau. Dari 2.799 kilometer jalan milik Provinsi Riau, sekitar 55,18 persen mengalami kerusakan kategori rusak sedang hingga rusak berat. Jalan rusak ini tersebar di 12 kabupaten/kota di Riau.

Baca: Soal Upah Honorer, Sekdaprov Riau: Dalam Aturan Karyawan Honorer Itu Mana Ada

Salah satu penyebabnya, menurut dia, yakni banyaknya mobil angkutan dari perusahaan sawit di Riau yang melintas di jalan itu dengan muatan over dimension and over load. “Salah satu penyebabnya itu (Kendaraan ODOL milik PT. SLS dan PT. Adei Plantation),” ungkapnya.

“Tidak ada (kontribusi terhadap pembangunan jalan). Sebab mereka (perusahaan sawit) pengguna jalan. Mungkin ada, tapi hanya dibeberapa kabupaten yang pungut retribusi, tapikan tak semua daerah seperti itu,” sambungnya.

Tim gabungan yang terdiri dari unsur Ditlantas Polda Riau dan DPRD Riau menemukan 11 kendaraan yang diduga melanggar aturan over dimension and over load (ODOL) dalam sidak di awal pekan lalu.

Tim gabungan ini melakukan sidak ke dua perusahaan kelapa sawit di Kecamatan Sorek, Kabupaten Pelalawan. Perusahaan yang disidak adalah PT Sari Lembah Subur (SLS) dan PT Adei Plantation. Hasilnya, 11 truk yang diduga melanggar ketentuan ODOL diamankan. 4 truk ditemukan di PT. SLS, ada 3 truk lainnya ditemukan di jalan. Sedangkan 3 truk lagi  ditemukan di PT. Adei. Truk-truk tersebut kemudian digiring dan diamankan di Mapolres Pelalawan. Lalu 6 truk diantaranya dibawa ke Pekanbaru, ditempatkan di kantor DPRD Riau.

Selanjutnya, kata dia, Pemprov Riau, akan meminta kepada perusahaan di Riau agar ikut berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur terutama jalan. Sebab, perusahaan sejatinta tidak hanya sebagai pengguna jalan tapi juga harus ikut berkontribusi dalam pembangunan.

“Skemanya masih akan kami bicarakan dengan pemerintah pusat. Pemprov boleh meminta ke swasta untuk ikut andil dalam pembangunan infrastruktur. Nanti bagaimana kejelasan tunggulah setelah masalah ini kami bahas dengan pusat,” jelas Syamsuar.

Sementara itu, pihak manajemen PT. SLS menyatakan bahwa truk yang disita oleh tim gabungan DPRD Riau dan Polda Riau bebrapa waktu lalu, tidak ada truk milik mereka.

Humas PT. SLS, Setio mengatakan tidak ada truk dari perushaannya, yang disita DPRD Riau dalam sidak itu. Dia juga membernarkan bahwa pimpinan perusahaan PT. SLS telah menunjukkan kuasa kepada dirinya untuk hadir memenuhi panggilan hearing bersama dengan DPRD Riau, hari ini, Senin, 1 April 2019.

“Selamat siang, tidak ada truk kami yang disita minggu kemarin. Kemudian hari ini direktur kami ada memberikan surat kuasa kepada GM kami buat hadir (memenuhi undangan DPRD Riau),” kata Setio saat dikonfirmasi bertuahpos.com. 

“Minggu kemarin ada kunjungan dari DPRD Provinsi, tapi tidak menemukan angkutan CPO di PKS kami karena lagi tidak ada kegiatan pemasaran,” tambah Setio.

Sementara pihak menejemen dari PT. Adei Plantation yang datang ke DPRD Riau tidak bisa diwawancari media. Setelah selesai hearing pihak manajemen PT. Adei Plantation langsung meninggalkan kantor DPRD Riau. (bpc3)