Inilah Kejanggalan Rencana Pengelolaan Keuangan Pemprov Riau

Rabu, 09 Desember 2015 17:07

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau melihat dominasi kepentingan antara eksekutif dan legislatif di Riau dalam penyusunan pengelolaan rencana anggaran pemerintah menjadi salah satu penyebab lambatnya realisasi anggaran pemerintah.

“Kepentingan itu menjadi salah satu faktor penghambat mengapa realisasi anggaran pemerintah tahun ini sedikit. Kami dari dulu sudah ingatkan itu ke dewan,” kata Tim Peneliti Fitra Riau, Triono Hadi kepada bertuahpos.com, Rabu (09/12/2015).

Menurut Pandangan Fitra, dominasi kepentingan itu merupakan bentuk kejanggalan dalam penyusunan rencana anggaran pemerintah. Pola-pola seperti ini harusnya tidak lagi menjadi tujuan utama, sebab akan mengabaikan kepentingan masyarakat.

Misalnya saja, kata Triono, rencana Pemrov Riau untuk mengalokasikan bantuan keuangan (Bankeu) ke 9 kabupaten dan kota di Riau sebesar Rp 2 triliun. Dalam sisa waktu 15 masa kerja, dana itu tidak akan mungkin bisa terealisasi ke masyarakat.

Baca: Miris, Proyek PLTMH Tanah Datar Diduga Melanggar UU

“Kesannya main-main saja. Seperti siasat saja supaya bagaimana realisasi APBD di Riau seolah-olah lebih dari 50 persen. Kalau bantuan itu juga tidak bisa dipergunakan buat apa,” katanya.

Sejauh ini, dia menambahkan secara umum dari sisi pembangunan belum ada terdeteksi kejanggalan lain. Hal itu kemungkinan karena realisasi untuk pembangunan infrastruktur di Riau minim sekali. Tren penurunan realisasi APBD Riau tahun ini cukup sudah membuktikan bahwa perencanaan keuangan Pemprov Riau tidak matang.

“Mereka hanya mengejar realisasi saja. Tapi dampaknya ke masyarakat sedikit sekali. Jikalau sejak jauh-jauh hari sudah diantisipasi, kami yakin hal seperti ini tidak terjadi. Pemprov Riau tahun ini belum ada menunjukkan preastasi yang membanggakan,” ujar Triono.

Menurut pandangannya, dominasi kepentingan dari dua lembaga yang mengurusi kepentingan masyarakat itu akhirnya mengalahkan sistem, yang seharusnya bisa dijalankan secara baik. Prediksi rendahnya realisasi APBD Riau tahun ini sudah dianalisa sejak semester pertama tahun 2015, namun Pemprov Riau seolah tidak memberi respon apa-apa.

“Sejak awal pemerintah pusat juga sudah mengetahui itu. Mendagri sendiri bahkan menyebutkan bahwa Riau adalah daerah dengan realisasi terendah kedua setelah DKI Jakarta,” sambungnya.

Anjloknya realisasi APBD 2015, tentunya harus menjadi fokus perhatian sendiri bagi Pemprov Riau. Ketika hampir semua sektor penggerak ekonomi masyarakat ternyata sangat ditentukan oleh realisasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). (Melba)