Gubernur BI Minta Bank Daerah Tingkatkan Perannya di Daerah

Bank Riau Kepri ikut serta dalam pertemuan antara para direksi Bank Daerah dengan Gubernur Bank Indonsia. Selain Direktur Utama Bank Riau Kepri, juga turut hadir Komisaris Utama Bank Riau Kepri dalam pertemuan yang membahas tentang peran BPD di daerah

PEKANBARU, BERTUAHPOS.COM – Gubernur Bank Indonesia (BI) menggelar Pertemuan Dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Seluruh Indonesia di Gedung Thamrin Lt. 4 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta pada Selasa (22/11). Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang optimalisasi peran BPD dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Hadir dalam acara tersebut Gubernur BI Agus D. W. Martowardojo beserta Deputi BI Perry Warjiyo, Ronald waas dan Hendardan seluruh Direktur Utama beserta Komisaris UtamaBPD se Indonesia dan Kepala Perwakilan BI di Setiap Provinsi, termasuk Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari dan Kommisaris Utama Bank Riau Kepri HR. Mambang Mit.

Dalam Pertemuan rutin ini,Gubernur BI Agus D. W. Martowardojo mengatakan kondisi sektor swasta yang masih melakukan konsolidasi dan industri perbankan yang masih menahan  penurunan suku bunga kredit berdampak pada pertumbuhan kredit yang tidak sesuai perkiraan. Pertumbuhan kredit sampai dengan triwulan III 2016 baru mencapai 6,5%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 2015 yang sebesar 10%. Kredit yang belum kuat  ini juga dipengaaruhisikap perbankan yang lebih selektif dalam memberikan kredit.

Selanjutnya Agus menyampaikan dari kebijakan moneter, BI secara konsisten akan menempuh kebijakan untuk mengendalikan inflasi agar sesuai dengan sasarannya dan menjaga defisit transaksi berjalan pada tingkat aman. “Dalam kaitan dengan strategi operasi moneter, kami memandang tersedianya ruang fleksibilitas pengelolaan likuiditas bagi bank akan dapat membantu bank untuk menyerap temporary liquidity shock sehingga tidak menimbulkan fluktuasi suku bungan yang berlebihan”, tegas Agus. Untuk itu BI akan mulai memperkenalkan sistem Giro Wajib Minimum (GWM) averaging pada tahun 2017. Berbeda dengan sistem GWM yang saat ini berkaku, sistem GWM averaging hanya mewajibkan bank untuk memelihara rata-rata kecukupan GWM dalam suatu maintenance period. “Dengan kelonggaran ini, kami berharap transaksi antar bank akan semakin aktif, gejolak suku bunga dapat lebih terkendali dan transmisi kebijakan moneter semakin kuat”, ujar Agus.

Disamping itu, BI juga memfasilitasi sarana pencatatan transaksi keuangan UMKM guna meningkatkan kapasitas manajemen UMKM. Untuk mendukung pengembangan UMKM yang semakin intensif, BI tengah menyusun blueprint dan roadmap strategi pengembangan UMKM sebagai acuan BI dalam program pengembangan UMKM dan akses keuangan UMKM masa depan. Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan peran usaha mikro dan kecil dalam perekonomian adalah pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara efektif. BI mendukung program penyaluran KUR yang dijalankan pemerintah sejak bulan Agustus 2015.

Di tahun 2017, penguatan internal akan diarahkan untuk mendukung implementasi kebijakan dan percepatan transformasi di BI. Berbagai program strategis telah direncanakan, antara lain untuk memperkuat implementasi sistem manajemen sumber daya manusia, menigkatkan kompetensi sumber daya manusia di kantor pusat dan kantor perwakilan.

Ditemui usai acara, Direktur Utama Bank Riau Kepri Irvandi Gustari menjelaskan bahwa program yang dipaparkan oleh Gubernur BI Agus D. W. Martowardojo sejalan dengan program yang telah direncakan oleh Bank Riau Kepri untuk tahun 2017. Ini merupakan suatu komitmen yang diharapkan mampu mendorong optimalisasi berbagai potensi dan memperkuat resiliensi ekonomi, untuk membawa perekonomian menjadi lebih efisien, produktif, dan berdaya saing.(Advetorial)

Gubernur Bank Indonesia (dua dari kiri) dan Dirut Bank Riau Kepri (tiga dari kiri)