Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Riau, Syarifuddin mengatakan, kondisi seperti ini sudah lama terasa, dan ada banyak desa di Provinsi Riau dimana hubungan antara pemeritah desa dengan BPD justru tidak harmonis.
“Ya, kami berharap BPD jangan menjadi oposisi. Karena akan sangat mengganggu pembangunan desa. Justru jika memang ada masalah-masalah sebaiknya dibicarakan dengan instansi-instansi terkait yang punya garis koordinasi jelas dengan pemerintah desa,” ungkapnya, di Pekanbaru, Senin, 1 Maret 2019.
Dia menyebut, sejauh ini semua prasangkan atas konflik yang terjadi antara BPD dengan pemerinth desa memang hanya sebatas dugaan. Artinya Pemprov Riau tidak bisa menarik kesimpulan atas masalah yang berangkat dari dugaan-dugaan semata. Meski demikian tetap saja hal-hal semacam ini perlu dilakukan antisipasi dini.
“Kami juga tidak bisa semata-mata menyalahkan BPD, atau pihak pemerintah desa. Tapi yang kami sorot yakni dampak dari hubungan yang tidak harmonis ini. Sebab rencana pembangunan dan laporan pertanggungjawaban, harus selesai dengan pola yang jelas. Baik pemerintah desa maupun BPD ada dalam bagian-bagian ini,” sambungnya.
Syarifuddin mencontohkan, ada rencana pembangunan desa yang sudah disusun ternyata tidak disetujui oleh BPD. Dampaknya semua pembangunan desa jadi menggantung, sehingga berdampak pada laporan pertanggungjawaban. “Kedepan kami tak ingin lagi ada yang seperti itu. (bpc3)
