BERTUAHPOS — Tingginya inflasi masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Riau untuk tahun 2026.
Kondisi ini secara nyata menggambarkan bahwa kebijakan terhadap stabilitas harga bahan pangan masih perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Meski di sepanjang tahun 2025, Pemprov Riau bersama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah melakukan berbagai upaya pengawasan, koordinasi, hingga operasi pasar sudah dijalankan.
Namun, pada kenyataannya tekanan inflasi tetap terlihat tinggi terutama dari sektor pangan, distribusi, dan ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Pemprov Riau bersama dengan TPID memang harus bekerja cepat dengan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.
Penguatan produksi pangan lokal, perbaikan distribusi, dan sinergi dengan daerah penghasil bahan pokok menjadi strategi penting agar inflasi tidak kembali melonjak dan ekonomi Riau tetap terjaga sepanjang 2026.
Gambaran Inflasi Riau Sepanjang 2025
Tingkat inflasi Provinsi Riau sepanjang 2025 menunjukkan tren peningkatan signifikan terutama pada paruh kedua tahun berjalan.
Berdasarkan data BPS, inflasi Riau pada Januari tercatat 1,12%, kemudian turun tajam pada Februari menjadi 0,02%.
Memasuki Maret, inflasi kembali bergerak naik ke angka 0,68% dan mencapai 2,07% pada April.
Pada Mei dan Juni, inflasi sempat kembali berada di level rendah masing-masing 0,98%.
Namun, memasuki Juli inflasi kembali naik menjadi 2,42% dan terus meningkat menjadi 3,58% pada Agustus.
Kenaikan paling tajam terjadi pada September yang mencapai 5,08% sebelum sedikit melandai ke 4,95% pada Oktober.
Pada November, inflasi turun ke level 4,27%, namun proyeksi menunjukkan Desember kembali bergerak naik ke 4,96%.
Data ini menggambarkan tekanan inflasi Riau lebih besar pada paruh kedua tahun, terutama dipicu persoalan pangan.
Tantangan dan Upaya Pengendalian Inflasi Riau
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto menyatakan bahwa Pemprov Riau mencatat sedikitnya ada enam tantangan utama yang mendorong tekanan inflasi. Pertama, tingkat ketergantungan pasokan bahan pokok dari luar daerah masih sangat tinggi. Kedua, keterbatasan pasokan pangan yang belum stabil.
Ketiga, penurunan produksi pangan daerah masih belum optimal. Keempat, pendistribusian pangan dinilai belum berjalan maksimal. Kelima, munculnya spekulasi terhadap komoditas beras, terutama dengan adanya isu beras oplosan di level nasional. Keenam, pengaruh cuaca ekstrem semakin kuat terhadap produksi dan distribusi pangan.
“Kami bersama dengan TPID dan instansi terkait telah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian,” katanya.
Di antaranya, Pemprov Riau akan memperketat pemantauan pergerakan harga serta pasokan pangan untuk mengantisipasi lonjakan harga di luar kondisi normal. “Termasuk mengaktifkan fungsi koordinasi dengan TPID,” tambah Plt Gubri.
Selanjutnya, kegiatan operasi pasar perlu dievaluasi dan harus dilakukan secara intensif agar dapat meredam gejolak pergerakan harga pangan yang sangat fluktuatif, terutama di beberapa daerah di Riau dengan tingkat sensitivitas tinggi terhadap pergerakan harga bahan pangan masyarakat.
Selain itu, meski sudah dilakukan, Pemprov Riau perlu memperkuat kerja sama dengan daerah penghasil pangan. Langkah ini sangat perlu dilakukan untuk tujuan menjaga ketersediaan stok bahan pangan.
Dalam perjalanannya, Pemprov Riau perlu mendesak kepada Pemda untuk melaksanakan sidak pasar, gudang distributor, serta gudang Bulog secara berkelanjutan untuk memastikan distribusi dan stabilitas pasokan berjalan baik.
“Kami harap dengan upaya ini pergerakan inflasi dapat dikendalikan, terutama pada komoditas pangan yang selama ini menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi daerah,” kata SF Hariyanto.***
