BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – LAM Riau sedari awal sudah membantah pemberian gelar adat Melayu kepada Jokowi terkait dengan politik.
Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau, Al Azhar pada 4 Desember 2018 lalu sudah menegaskan jika gelar adat tersebut tidak ada kaitannya dengan politik. Menurut dia, LAM Riau hanya memegang adat dan budaya, serta tak masuk dalam politik.
“Kami tak masuk dalam politik. Ini murni masyarakat adat Riau yang merasa terbantu dengan kebijakan Presiden Jokowi,” jelas dia.
Pemberian gelar adat ini memang terus menuai polemik. Terbaru, Panglima Laskar Melayu Riau, Umar Said, mempertanyakan rencana tersebut.
Umar Said menilai, pemberian gelar adat kepada Jokowi seharusnya dilakukan di tahun politik saat ini. “Bukan masalah setuju tidak setuju. Tak elok kenapa di tahun ini? Ini tahun politik,” ujarnya dengan tegas.
Kepada bertuahpos.com, Umar Said mengatakan tidak seharusnya juga LAM Riau menyambangi istana kepresidenan guna menyampaikan niat pemberian gelar adat tersebut. “Melayu Riau jangan begitu, salah itu. Tak elok nampak orang kita datang kesana makai baju kebesaran. Sementara kita dijamu dengan menggunakan baju biasa saja,” pungkasnya.
Penabalan gelar adat ini sendiri akan dilakukan saat kunjungan Presiden Jokowi ke Pekanbaru, Sabtu 15 Desember 2018 mendatang. (bpc2)
