BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengancam, jika Pemprov Riau tidak mampu menata dan mendata aset, maka akan berpengaruh terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah dicapai selama ini.Â
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi menegaskan, hal ini sempat dia tanyakan kepada Ketua BPK langsung. Ada beberapa LHP lama sebelum dia menjabat. Tanggung jawabnya terhadap masalah ini tetap dilimpahkan kepada pejabat yang lama.Â
“Namun dalam upaya untuk menggapai kepedulian WTP harus ada perhatian kita. Daripada itu terancam,” katanya, Senin (23/01/2017) di Pekanbaru.Â
Pemprov Riau hanya bisa berusaha melakukan konsulidasi dengan pejabat yang lama, supaya rekomendasi BPK untuk menata aset bisa dilaksanakan. Termasuk menarik aset-aset itu.Â
“Sebagian sudah kami lakukan. Tapi kami tetap berupaya melaksanakan itu. Bagaimanapun, kondisi seperti ini memang butuh kerja ekstra. Yakinlah bahwa Pemprov Riau tidak akan berdiam diri,” sambungnya.Â
Penulis: Melba Ferry Fadly
