BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Masalah koordinasi yang tidak jelas, antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten kota acap kali dibenturkan dengan aturan yang katanya tidak membenarkan hal tersebut.
“Itu seperti alasan diabad 19. Sekarang sudah abad ke 21. Alasan-alasan klise seperti itu jangan dipakai lagi lah. Masyarakat juga sudah banyak yang mengerti dengan aturan. Kalau pemerintah masih menggunakan alasan-alasan seperti itu, wajar jika publik menganggap pemerintah tidak bisa bekerja,” kata Ketua Dewan Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Al Azhar dalam sebuah pertemuan yang berlangsung awal pekan lalu.
Hal seperti ini sering terjadi pada saat pemberian izin pengelolaan lahan kepada perusahaan. Ada banyak kasus yang terjadi misalnya saja soal tumpang tindih penguasaan lahan. Kasus ini bahkan acap kali menjerat pejabat di Riau.
Dari sekian banyak kasus itu, kata Al Azhar, masih saja pemerintah belum bisa memperbaiki tata kelola perizinan lahan yang benar. Hingga saat ini, masalah tumpang tindih lahan perkebunan yang terjadi di Riau selalu menimbukan perpecahan di tengah masyarakat.
“Kami tidak salahkan pemerintah mengapa ini bisa terjadi. Yang disesalkan mengapa sampai hari ini pemerintah tidak bisa mengatur dan menyelesaikan masalah ini,” tambahnya.
Selain itu tindakan pemerintah yang terkesan sangat lamban dalam mengambil tindakan, sering membuat masyarakat menjadi korban. Menurut Al Azhar, buktinya tinggal berkaca saja dengan pengalaman bencana asap tahun 2015 lalu.
Pemerintah tidak berani mengambil tindakan untuk menaikkan status tanggap darurat dari siaga darurat asap, hanya karena masalah gengsi. Akibatnya, banyak korban nyawa yang melayang.
“Apakah masyarakat Riau ini harus teriak terus sampai kering tekak (tenggorokan). Tapi tetap saja orang tidak ada yang peduli. Siapapun sosoknya, kalau dia menghargai budaya Melayu, maka tidak ada yang masuk penjara. Karena Melayu amat sangat menjunjung tinggi kejujuran,” ujarnya.
Penulis: Melba
© 2013-2022