BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Kalangan legislatif Riau menyemprot kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKP2D) Provinsi Riau terkait belum dilakukannya kajian menyeluruh kebutuhan ASN, tenaga harian lepas (THL) atau honorer setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Â
Karena dinilai terjadinya penggemukan THL hampir di setiap SKPD di Lingkungan Pemprov Riau. Sehingga juga dianggap tidak sesuai lagi dengan perimbangan jumlah pegawai dan beban kerja.”BKP2D harus melakukan kajian akan kebutuhan pegawai di setiap SKPD. Kondisi saat ini melebihi dari kebutuhan, bahkan banyak yang makan gaji buta,” Sekretaris Komisi A DPRD Riau Suhardiman Amby.
Â
Politikus Hanura itu juga menyemprot lambannya kerja BKP2D dalam merumuskan kebutuhan ASN, THL dan honorer di masing-masing SKPD. Sementara masalah ini sudah sejak lama dialami. “Yang terjadi saat ini, satu pekerjaan dikerjakan sampai lima orang, sisanya makan gaji buta,” ulang Suhardiman.
Â
Dirinya juga menuding bahwa tidak sedikit dari mereka yang masuk dari jalur tidak wajar. Wajar saja ketika diterima dan diletakkan di suatu SKPD, banyak yang tidak mengerti tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
Â
Suhardiman menyarankan agar BKP2D Provinsi Riau lebih tegas lagi. Jika memang banyak yang tidak produktif, lebih baik dilakukan pensiun dini, sementara untuk honorer bisa dipecat saja. “Daripada mereka tidak ada kerja, kemudian yang dipikirkan hanya gaji, dan uang jalan,” tegas Suhardiman.
Â
Masalah membludaknya THL dan honorer di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau merupakan masalah klasik yang belum pernah terselesaikan. Jangankan pemecatan, bahkan jika dipantau di setiap SKPD, malah terjadi peningkatan jumlah tenaga honorer.
Â
Kalangan DPRD Riau juga sebelumnya mengkritik kinerja Sekretaris DPRD Riau Kaharuddin. Karena setelah dilantik, dirinya berjanji akan menyunat jumlah pegawai di sekretariatnya. Karena jumlah pegawai yang membengkak juga terjadi di sana.
Â
Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman sebelumnya sudah meminta dan menyampaikan persoalan ini kepada Kaharuddin untuk ditindaklanjuti. Karena menurutnya, jumlah pegawai yang ada berlipat dibanding jumlah anggota dewan.
Â
“Jumlahnya banyak, bahkan jauh lebih banyak dari anggota dewan. Sementara pelayanan di sini (DPRD, red) juga biasa saja. Kita minta Sekwan melakukan kajian akan kebutuhan di lingkup kerjanya,” ungkapnya.(yan)
