Pemprov Riau Harus Beri Rekomendasi Perusahan Bakar Lahan Dicabut Izinnya

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau bisa saja memberikan rekomendasi kepada pemberi izin perusahaan perkebunan dan HTI, yakni Pemerintah Kabupaten atau Kementerian untuk mencabut izin perusahan yang terbukti terlibat menyumbang asap di Riau.

 

Menurut Direktur Eksekutif Scaleup, Harry Oktavian, tidak adanya penegasan hukum dari Pemerintah Riau, membuat kasus kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perusahaan besar di Riau, semakin menjadi-jadi. “Ketegasan hukumnya harus dilakukan,” katanya kepada bertuahpos.com, Rabu (09/09/2015).

 

Salah satu contoh, kata Harry terkait dua perusahaan sebelumnya yang sempat masuk ke meja hijau persidangan dan dinyatakan bersalah. Seharusnya, pemerintah tidak lagi memunculkan pernyataan-pernyataan yang seolah akan bersikap terhadap masalah ini. Namun dalam tindakannya, sama sekali tidak menunjukan ketegasan.

 

Dalam kondisi seperti ini, jangan salahkan masyarakat, jika kebencian itu muncul karena pemerintah tidak mampu memberikan kenyamanan. Walau soal pencabutan izin usaha perusahan itu ada tangan pemerintah daerah dan kementerian. 

 

Pemerintah Riau bisa memberikan fakta-fakta pelanggaran itu, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh kuasa pencabutan izin. “Ini menyangkut soal kewenangan juga,” sambungnya.

 

Intinya, kata Harry, baik pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat harus bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat, terutama hak-hak mereka untuk hidup sehat tanpa asap. (Melba)