BERTUAHPOS — Badan Pusat Statistik (BPS) RI merencanakan pluncuran Sensus Ekonomi 2026 akan dilakukan pada Januari 2026 mendatang. Setelah peluncuran resmi, proses rekrutmen besar-besaran untuk petugas lapangan akan dimulai.
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengatakan BPS setidaknya membutuhkan sekitar 190 ribu petugas lapangan untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026 di seluruh Indonesia.
Petugas tersebut nantinya berasal dari mahasiswa, dosen, akademisi, dan masyarakat umum yang ingin terlibat. “Kami butuh sekitar 190 ribu petugas. Ini padat karya karena melibatkan tenaga di lapangan dalam jumlah besar,” ujarnya.
Ia menyebut kebutuhan petugas tersebut bersifat nasional sehingga seluruh provinsi, termasuk Riau, akan mendapatkan porsi besar sesuai skala ekonomi daerah. Meski tidak menyebut angka pasti, Sonny memastikan Riau masuk kategori strategis.
“Riau perekonomiannya terbesar kedua di Sumatera, jadi pasti jumlah petugasnya besar,” katanya.
Adapun rekrutmen dalam jumlah besar ini diharapkan menjadi peluang kerja sementara bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. BPS menargetkan seluruh proses berjalan efektif mulai Januari hingga tahap pencacahan pada Mei 2026.
Terkait alasan sensus ekonomi dilakukan setiap 10 tahun, Sonny menjelaskan bahwa ketentuan tersebut diatur dalam undang-undang. Struktur ekonomi suatu negara umumnya berubah dalam rentang waktu satu dekade sehingga perlu dilakukan pemutakhiran data secara berkala.
“Di undang-undang disebutkan sekurang-kurangnya 10 tahun sekali. Boleh dilakukan lebih cepat, tapi minimal satu dekade harus dilaksanakan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sensus ekonomi mencakup seluruh pelaku usaha, mulai dari skala besar hingga mikro bahkan level rumah tangga. Pedagang kecil seperti penjual lontong, pedagang keliling, hingga usaha rumahan akan didata.
“Semuanya didatangi. Bahkan usaha di level rumah tangga tetap masuk pendataan,” katanya.
Menurut Sonny, pendataan menyeluruh penting untuk memastikan pemerintah memiliki gambaran akurat mengenai struktur ekonomi nasional. Data tersebut menjadi fondasi penyusunan kebijakan, program pemberdayaan usaha, hingga penguatan sektor ekonomi daerah.
BPS berharap pemerintah daerah ikut membantu meningkatkan partisipasi pelaku usaha. Keterlibatan aktif masyarakat dianggap penting agar data yang diperoleh lengkap dan akurat sehingga hasil sensus benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia.***
