BERTUAHPOS — Bank Indonesia (BI) menegaskan Payment ID saat ini masih dalam tahap uji coba sandbox dan tidak digunakan untuk memantau transaksi individu masyarakat.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, Dicky Kartikoyono, menjelaskan uji coba ini terkait program pemerintah bantuan sosial (bansos) non-tunai.
“Uji coba ini hanya untuk identifikasi sesuai amanah undang-undang. Data tidak akan dibuka tanpa persetujuan pemilik,” ujar Dicky di Jakarta, Selasa, 12 Agustus 2025.
Dia menyebut, BI tidak akan masuk ke ruang privat masyarakat satu per satu karena hal itu melanggar undang-undang. Menurutnya, BI hanya berfokus pada kebijakan publik, bukan kebijakan privat.
“Isu BI ingin memata-matai transaksi masyarakat itu tidak mungkin,” tegasnya, dikutip dari Bisnis.com.
Dicky menjelaskan pertumbuhan ekonomi — termasuk sektor UMKM — membutuhkan dukungan data agar pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan.
Banyak UMKM belum mendapat akses perbankan karena riwayat kredit mereka tidak tercatat. Namun, proses untuk mengintegrasikan data tersebut membutuhkan waktu panjang.
Sebelumnya, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan, menyebut Payment ID merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.
Setiap orang nantinya akan memiliki kode unik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mengidentifikasi transaksi pembayaran.
Menurut BSPI 2030, Payment ID memiliki tiga fungsi utama, yakni menjadi kunci identifikasi profil pelaku sistem pembayaran; kunci otentifikasi data dalam pemrosesan transaksi; dan kunci unik untuk menggabungkan data profil individu dengan data transaksional.
Dudi menjelaskan, Payment ID dapat mengintegrasikan seluruh aktivitas keuangan, mulai dari kepemilikan rekening bank, pinjaman di multifinance, akun e-wallet, uang elektronik, hingga pinjaman online atau pinjol.***
