Pekanbaru – Gubernur, Syamsuar meminta PT. Jaminan Pengkreditan Daerah (Jamkrida) Riau untuk serius berikan penjaminan kepada petani kelapa sawit di Riau dalam program replanting (peremajaan kebun).
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau ini dianggap punya tanggung jawab untuk mengangkat perekonomian masyarakat yang bergantung pada sektor perkebunan, apalagi sawit dianggap sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat di Riau.
“Bagaimanapun berkaitan dengan replanting sawit berkaiatan dengan meningkatkan kesejahteraan Riau. Dukungan dana dari Jamkrida saya harap bisa mewujudkan itu,” ujarnya, Kamis, 9 Mei 2019.
Syamsuar meminta bunga agunan yang ditawarkan PT. Jamkrida lebih kecil dari perbankan, sebab perusahaan tersebut merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang tidak diberikan kewenangan untuk penjaminan pinjaman kepada masyarakat.
Diungkapkannya, saat ini sekitar 100 ribu hektar lebih perkebunan kelapa sawit masyarakat di Riau butuh diremajakan kembali (replanting). Dimana dari luasan 100 ribu hektar lebih yang ditanami sawit itu rata-rata usianya sudah di atas 25 tahun.
Syamsuar menyebut dana yang dikucurkan oleh pememerintah pusat melalu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk replanting sawit masyarakat hanya Rp25 juta per hektar. Uang tersebu diyakini tak akan cukup untuk replanting sawit masyarakat di Riau.
“Oleh sebab itu masyarakat butuh tambahan dana dengan mengajukan kredit di perbankan. Namun jangan sampai menjadi kendala hanya karena petani sawit itu tak punya agunan. Saya harap Jamkrida lebih pro aktif untuk masuk ke sektor ini,” ungkapnya.
Direktur PT. Jamkrida Riau, Herman Boedoyo mengungkapkan pihaknya sudah jalin kerja sama dengan Bank Riau Kepri (BRK) untuk program replanting. Hal tersebut sudah tertuang dalam MoU yang sebelumnya telah disepakati.
“Kami hanya mampu memberikan jaminan sesuai dengan jumlah modal. Kami susah join modal dengan BUMD, antara lain BRK. Replanting salah satu produk untuk dijamin,” katanya.
Dia menambahkan, sejak Jamrkida berdiri 2012 lalu, hingga kini sudah tercatat sebanyak 23 ribu UMKM dengan total nilai jaminan sebesar Rp23 triliun. Potensi keuntungan lebih besar dari itu sangat mungkin akan terjadi jika Pemda bersedia mengucurkan tambahan dana untuk modal. Sedangkan modal Jamrida sejak awal berdiri sekitar Rp23 miliar hingga Rp25 miliar. (bpc3)
