BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – DPRD Pekanbaru dan juga Pemko Pekanbaru akhirnya mengesankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 dalam sidang paripurna yang digelar Jum’at 30 September 2022 malam.
Dalam rapat paripurna ini APBD Perubahan Kota Pekanbaru disahkan sebesar Rp 2,521 triliun atau berkurang sekitar Rp38 miliar dari yang APBD Murni Pemko Pekanbaru 2022 sebesar Rp 2,560 triliun.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama, Tengku Azwendi Fajri dan juga Nofrizal.
Sementara itu dari Pemko Pekanbaru dihadiri langsung oleh Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun, Sekda M Jamil dan beberapa kepala OPD serta Camat yang ada di lingkungan Kota Pekanbaru.
“Setelah pembahasan di perubahan itu malah menurun menjadi Rp 2,521 triliun. Hal ini disebabkan adanya sektor pendapatan yang tidak bisa kita anggap tercapai. Mau tidak mau itu kita turunkan target, dan otomatis juga mengurangkan belanja kita,” jelasnya.
Muflihun atau Uun menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus masuk akal, dan setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekanbaru menelaah dan melakukan kajian ada target PAD yang terlalu besar sehingga akhirnya APBD Perubahan mengalami penurunan sekitar Rp 38 miliar.
“Kami (Pemko Pekanbaru) ingin target PAD masuk akal, jadi mengalami penurunan sekitar Rp 38 miliar,” jelasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi mengapresiasi Banggar DPRD Pekanbaru dan juga TAPD Kota Pekanbaru yang menyusun APBD Perubahan tahun 2022 sehingga dapat disahkan tepat waktu.
“Walaupun sebenarnya MoU kemarin diangka Rp 2,5 T. Namun, setelah finalisasi rapat anggaran dengan TAPD maka jumlah menjadi berubah,” bebernya.
Sejatinya jadwal pengesahan APBD Perubahan ini dilakukan pada pukul 9 pagi, namun rapat paripurna baru dilakukan sekitar pukul 17.30 sore.
Sabarudi mengaku molornya rapat paripurna ini dikarenakan adanya beberapa poin yang belum diusulkan oleh TAPD, seperti anggaran untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS), hutang BPJS, biaya listrik Perkantoran Tenayan Raya dan juga Masjid di Komplek Perkantoran Tenayan Raya.
“Beberapa poin itu boleh dibilang terlupakan lah, makanya tadi kita finalisasi. Alhamdulillah, bisa kita setujui bersama-sama kemudian kita bikin berita acaranya. Karena angka MoU kemarin itu Rp 2,5 triliun jadi kita bikin berita acaranya itu dan kita sepakati bersama dengan TAPD maka menjadi Rp 2,521 T,” tutup politisi PKS ini.***(Heri)
