Tidak Profit, Jadi Alasan Indonesia Tidak Tertarik Isu Islam Timur Tengah

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Terkait politik luar negeri Indonesia, prinsipnya sangat kuat dipengaruhi politik internal. 

Jika Amerika, perusahaan-perusahaan sebagai interest group yang kuat (termasuk medianya), Indonesia, kini termasuk komponen bangsa yang lain (termasuk media ), cenderung pro pemerintah. 

“Mirip orde baru, hanya sedikit berbeda,” pengamat politik internasional Universitas Riau Dr Mhd Saeri, MHum.

Menurutnya, jika di masa Orba, pemerintah turun tangan membredel media yang tidak disukai, misalnya. Sekarang ‘tindakan itu’ melalui pendekatan hukum. 

“Yang terjadi menguntungkan pemerintah memuluskan kebijakan negara termasuk polugri,” kata doktor politik jebolan UKM Malaysia ini.

Kekuatan mayoritas Islam Indonesia, juga sangat mempengaruhi polugrinya. Karena itu sikap pemerintah mau tidak mau sedikit terpengaruh. 

“Ya, peran masyarakat Islam bukan intersest group, tapi pressure group atau kelompok penekan. Seperti KNRP, atau 212. Walaupun pola kooperatif sejauh ini.”

“Dan seruan masyarakat muslim Indonesia memusuhi Israel dalam politik Palestina. itu masuk sinyal yang dibaca pemerintah. Tapi sebetulnya pemerintah sangat tidak tertarik terlibat dalam kepentingan Islam di Timur Tengah,” sambungnya.

Economic Trap of Cina

Kenapa hal itu terjadi? Pertama isu terorisme, yang seolah olah sumbernya Timur Tengah. Kalau Indonesia pro, dianggap seolah-olah Indonesia jalur masuk terorisme. 

Kedua ketertarikan pemerintah Indonesia hari ini membela kepentingan komunitas Timur Tengah memang kurang, karena sangat tidak profit. Ditandai dengan pendulum polugri yang bisa kita ukur masa orde lama ke timur Rusia. 

“Kemudian orde baru ke barat Amerika. Sekarang ini kembali lagi ke timur Cina,” kritik Saeri.

“Yang bekerjasama dengan Cina semuanya bangkrut. Namanya economy trap oc Cina, semacam ‘jebakan ekonomi’.”

Dia menjelaskan, jika suatu negara sudah berhutang dan tak mampu membayar, maka aset-aset negara yang ada disita. 

Kondisi seperti ini, dikatakannya, sudah terjadi di Zimbabwe. Sedangkan Indonesia ada indikasi seperti itu. Apalagi beberapa aset perbankan plat merah dijadikan boroh (jaminan) dalam kerjasama. 

“Kalau seandainya gagal, maka aset ini disikat oleh Cina. Sahamnya menjadi hak Cina yang beroperasi di Indonesia. Pola pola polugri Indonesia yang berkembang seperti itu”, kata Saeri mengingatkan. 

Walaupun  sebetulnya secara ekonomis, Cina belum bisa menggantikan posisi ekonomi barat di Indonesia. (bpc5)