Simpang Siur Data DBH, Syamsuar Minta Aktifkan Rekonsiliasi Lifting Migas
BERTUAHPOS.COM — Soal simpang siur data dana bagi hasil (DBH), Gubernur Riau Syamsuar meminta agar rekonsiliasi lifting migas diaktifkan kembali. ...
Search Result for 'migas'
No Result
ESDM Catat Produksi Migas di Riau Turun Signifikan, Ini Penyebabnya
BERTUAHPOS.COM — Pemprov Riau mencatat produksi Migas di Riau turun signifikan. Sejauh ini, penurunan produksi Migas itu diklaim terjadi secara ...
Distribusi BBM di Daerah 3T Selalu Dikeluhkan, Ini Kata BPH Migas
PEKANBARU - Distribusi BBM di daerah 3T memang selalu dikeluhkan masyarakat. Letak geografis dan tidak didukung dengan infrastruktur memadai selalu menjadi ...
Abdul Wahid Singgung Distribusi BBM di Wilayah Pesisir di Sinergitas DPR RI dengan BPH Migas
Abdul Wahid, menyinggung soal distribusi BBM di wilayah pesisir terutama di Provinsi Riau. Wakil Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPR RI ...
SKK Migas – EMP Bentu Ltd. Salurkan Gas Perdana ke PT. PGN di Pangkalan Kerinci
BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU - SKK Migas bersama EMP Bentu Ltd menyalurkan gas perdana (gas in) dari fasilitas Seng Segat Delivery Station ...
SKK Migas – EMP Bentu Ltd Tajak Sumur Eksplorasi Pertama tahun 2022
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama EMP Bentu Ltd melaksanakan penajakan atau ...
Syamsuar: Persiapan SDM Migas Bukan Cuma untuk Kerja di PHR
Gubernur Riau Syamuar mengatakan Pemprov akan fasilitasi dalam rangka meningkatkan kualitas putra daerah di bidang SDM migas.
Gubri Khawatir SDM Riau Tak Siap Terlibat di Industri Migas
Gubernur Riau Syamsuar khawatir sumberdaya manusia (SDM) Riau saat ini, belum siap untuk terlibat di industri migas
Ketahanan Fiskal dan Rumitnya Perizinan Jadi Masalah Utama Investasi Migas di Tanah Air
Ketahanan fiskal dan rumitnya perizinan, menjadi masalah paling utama bagi investor sektor Migas untuk berinvestasi di Tanah Air.
Wagubri ke Menkeu Minta Pusat Percepat Penyerahan PI 10% Blok Migas dan Kampar
Pemerintah Provinsi Riau meminta kepada pemerintah pusat untuk mempercepat penyerahan participating interest (PI) 10%
