BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Kebijakan pemerintah pusat melarang dilakukannya ekspor kelapa, membuat Pemprov Riau dilema.
Di satu sisi pemerintah ingin mensejahterakan petani, karena harga yang ditawarkan oleh negara tetangga jauh lebih baik ketimbang harga lokal, Sehingga pendapatan petani meningkat.
“Namun di sisi lain, jika tidak ada solusi yang pasti, kebijakan seperti ini juga akan mematikan industri lokal. Karena pasokan bahan bakunya semakin lama kian tergerus,” kata Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Riau, Muhammad Firdaus kepada bertuahpos.com, Rabu (19/04/2017).
Baca: Larangan Ekspor Kelapa Buat Petani Inhil Merugi
Akibat buruk yang dikhawatirkan Pemprov Riau industri kelapa di Inhil, Riau akan mati. Masalah seperti ini akan sangat berdampak terhadap perekonomian petani kelapa di Inhil, sebagai salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Indoensia.
“Multiflayer efeknya sangat besar. Dampak buruknya akan ada PHK, perputaran ekonomi turun, daya beli masyarakat di daerah akan melemah,” tambahnya.
“Solusinya menurut saya, pertama, pemerintah harus mendorong hilirisasi dalam negeri khususnya lokal, sehingga harga kelapa baik dan hasil panen masyarakat tetap diserap oleh industri lokal,” ujar Firdaus.
Baca: Larangan Ekspor Kelapa Inhil, Persaingan Harga Antar Pengusaha Hilang
Solusi kedua, tata niaga kelapa harus diatur sedemikian rupa supaya petani juga tidak mengeluh dengan harga kelapa yang terlalu rendah.
Misalnya dengan membuat kebijakan ambang batas harga tertinggi dan harga terendah. Sehingga pengusaha juga tidak sesuka hati menetapkan harga tersebut. (bpc3)
