BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Kebijakan pemerintah mencabut subsidi listrik memang diakui akan sangat memberi dampak terhadap sosial masyarakat. Penolakan terhadap kebijakan itu sebenarnya sudah muncul mulai dari kalangan pengamat, asosiasi bahkan akademisi.
Namun demikian Pemerintah Provinsi Riau Justru berpendapat lain. Bertuahpos.com dalam beberapa kesempatan, berkesempatan membahas ini bersama Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Riau, Masperi. Berikut hasil petikan analisisnya, dalam wawancara singkat dibawah ini:
Soal kebijakan pemerintah mencabut subsidi listrik, bagaimana gejolak yang akan muncul di tengah masyarakat Riau nantinya?
Saya menganalisa, bahwa kebijakan itu memang akan memberikan pengaruh terhadap sektor rill yang ada di Riau. Namun, jika sektor itu sudah mulai membaik, dengan kata lain pendapatan masyarakat sudah stabil, masyarakat yang terlibat langsung dalam sektor rill tidak akan keberatan dengan kebijakan ini.
Sepanjang listrik dapat memberi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Jangan dinaikan, tapi listriknya sering mati. Kalau tarifnya naik, tapi masyarakat menikmati dan merasakan manfaatnya saya rasa tidak ada masalah. Dengan catatan sektor penunjang lainnya sudah membaik dan pendapatan masyarakat seimbang.
Masyarakat yang akan kena imbasnya dari kebijakan ini. Pengamat dan peneliti sudah mengemukakan jika kebijakan pencabutan subsidi listrik akan berdampak tingginya angka kemiskinan, bagaimana Pemerintah Provinsi Riau menyikapi?
Mmmm… sebetulnya tidak juga. Ketika komoditi unggulan masyarakat, seperti sawit dapat dipertahankan harganya.
Tapi Pemerintah Riau tidak bisa terus-terusan berharap kepada komoditi itu?
Betul. Tapikan gejolak itu sesaat. Ketika tidak diberikan subsidi, pasti akan ada gejolak di tengah masyarakat. Tapi ketika paremeter lain mendukung. Dengan sendirinya akan menjadi subsidi silang. Saya yakin paket ekonomi yang dikeluarkan pemerintah, akan memperbaiki kondisi ini. Makanya, menghitungnya itu dari subsidi silang tadi. Jangan parsial.
Pemerintah Riau menganggap pencabutan subsidi listrik masih dianggap hal yang wajar?
Menurut saya itu wajar, sepanjang sektor ekonomi rill itu berjalan dan menyentuh masyarakat umum .
Bukankah itu yang menjadi kekhawatiran. Dengan kata lain, siapa yang bisa menjamin bahwa sektor rill yang dimaksud akan bisa menyentuh masyarakat? Soal harga sawit misalnya, peran dominan Pemerintah Riau sangat sedikit. Bagaimana jika harga sawit terus turun?
Sebab itu, menurut saya memang harus dikawal. Pemerintah pusat yang membuat kebijakan, sementara implementasinya kami di daerah. Kemudian pemerintah pula yang memutus subsidi listrik itu pastinya akan ada gejolak memang. Sepanjang paket-paket kebijakan ekonomi itu dijalankan dan menyentuh kehidupan masyarakat. Akan berimbang. Misalkan minus disektor ini, tapi disektor lain plus, tentu tertutupi dia.***
MENURUT Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), dari 48 juta pelanggan atau rumah tangga golongan 450 VA-900 VA, sebanyak 24,7 juta yang masih akan memperoleh subsidi dari pemerintah.
Golongan itu dikategorikan masyarakat rentan miskin dan miskin. Dari 23 juta pelanggan yang kena getah pencabutan subsidi listrik, sebanyak 3 juta sampai 5 juta pelanggan golongan 450 VA-900 VA akan jatuh ke kelompok rentan miskin.
Sebelumnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau menolak kebijakan pemerintah untuk mencabut subsidi tarif listrik.
Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Riau Apindo, Wijatmoko Rah Trisno mengatakan, bahwa kebijakan pemerintah mencabut subsidi listrik dipastikan akan mengancam sektor bisnis, terutama di Riau. “Sikap kita menolak pencabutan subsidi listrik,” katanya kepada bertuahpos.com, Senin (02/11/2015).
Dia menyebutkan sektor bisnis yang sangat merasakan dampak dari kebijakan itu adalah sektor tekstil dan garmen. Apindo Riau secara terang-terangan meminta kepada pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan itu.
Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Mawardi Arsyad. Dia mengatakan kebijakan itu pasti akan memberi pengaruh inflasi yang cukup besar, terutama untuk sektor perumahan, air dan listrik. “Nantinya juga akan dikawatirkan memberi pengaruh ganda terhadap bahan makanan,” katanya.
Selain itu, sektor lain yang akan mengalami dampak langsung terhadap kebijakan itu, adalah bertambahnya pengangguran dan tingginya angka kemiskinan. (Melba)
© 2013-2022