BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau akan memberlakukan sistem keterbukaan informasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Melalui sistem ini publik bisa memantau langsung cara kerja BUMD dalam mengembangkan perusahaan plat merah itu.
“Sistemnya terintegritas. Semua informasi tentang BUMD di Riau akan rangkum dalam satu website. Mulai dari deviden, berapa asetnya, bagaimana kinerjanya, termasuk hasil RUPS nantinya juga akan dirangkum dalam website tersebut,” kata Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau Syafrial, Kamis (25/08/2016).
Dalam sebuah pertemuan rapat koordinasi tentang evaluasi dan pemberdayaan BUMD tersebut, yang berlangsung di Hotel Premier Pekanbaru itu juga dilakukan fakta integritas untuk akuntabilitas pengelolaan BUMD di Riau berbasis GCG.
“Pemerintah harus melakukan ini dan mendesak BUMD kita untuk terlibat dalam sistem berbasis IT. Langkah ini kami harapkan bisa menekan masalah yang selama ini mendarah daging ditubuh BUMD kita. Setidaknya dengan sistem terintegrasi berbasis IT ini, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Dan semua hasil kerja BUMD akan bisa dipantau oleh publik,” tambahnya.
baca:Â Karena Tersangkut Masalah, Dua BUMD Riau Didesak Untuk RUPS
Pemerintah Riau mencatat, untuk total keseluruhan BUMD di Riau punya aset sebanyak Rp20,3 triliun lebih per Desember 2015. PT Bank Riau Kepri punya aset sebanyak Rp19,7 triliun lebih. PT PIR dengan jumlah aset sebanyak Rp322 miliar, PT PER punya aset Rp93 miliar lebih, PT SPR Rp153 miliar lebih, PT Jamkrida Riau punya aset sebanyak Rp29 miliar dan PT Riau Petroleum memiliki aset sebanyak Rp663 miliar lebih. Satu lagi BUMD Riau hingga saat ini tercatat tidak memiliki jumlah aset yang jelas, yakni PT Riau Air Line (RAL).
Sementara itu Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Riau, Masperi menyebutkan, sudah ada beberapa BUMD Riau yang menyatakan diri siap untuk terlibat langsung dalam sistem ini. Namun demikian, BUMD Riau tetap harus diberikan pembinaan terlebih dahulu, agar sistem kerja mereka dalam pengelolaan semakin baik.
Dua juga mneyebutkan, sekian banyak masalah yang dihadapi oleh BUMD Riau menjadi salah satu indikator mengapa sistem terintegrasi berbasis IT ini harus dilakukan. Selama ini, menurut Masperi, manajemen pengelola perusahaan milik pemerintah itu hanya fokus memberikan laporan pelaksanaan perusahaan kepada pemegang saham saja.
“Nah, kedepan ini semuanya akan disatukan salam website. Supaya mereka lebih hati-hati lagi dalam bekerja. Secara umum nantinya perusahaana milik pemerintah ini akan bekerja tidak hanya diawasi oleh pemegang saham tapi juga masyarakat. Sebab dana modal yang dikucurkan oleh pemerintah sumbernya juga dari publik,” tambahnya.
Penulis: Melba
© 2013-2022