Rapat Dengan Komisi III DPR RI, Kakanwil Minta Anggaran Kumham Dengan Institusi Lain Lebih Berimbang

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Dewa Putu Gede didampingi Kepala Divisi Administrasi Erfan, Kepala Divisi Yankumham Khayatun beserta para kepala unit pelaksana teknis melakukan rapat dengan Komisi III DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru, Senin (14/8/2017) kemarin.

Selain Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau rapat tersebut juga diikuti oleh tiga lembaga peradilan yakni Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. 

Dalam rapat tersebut Kakanwil memaparkan tentang pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Riau dan tantangan serta permasalahan yang dihadapi. 

“Serapan anggaran Kanwil Riau untuk Semester I TA 2017 sudah mencapai 47,06 %  melebihi target yang ditetapkan dalam disbursement plan yakni 46,88 %,” kata Kakanwil.

Hal yang juga disampaikan Kakanwil bahwa telah terbentuk Tim Pora (Pengawasan Orang Asing) di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota dan telah melakukan tugasnya dengan memproses pelanggaran imigrasi yang dilakukan oleh warga negara asing berupa pendeportasian WNA tersebut. 

“Kondisi lapas dan rutan di Riau yang mengalami over kapasitas serta terbatasnya jumlah petugas yang menjaga warga binaan juga disampaikan oleh Kakanwil kepada Tim Komisi III DPR RI yang berjumlah 10 orang tersebut,” tambahnya.

Rapat yang berlangsung kurang lebih 2 jam sejak pukul 11.30 sebelum akhirnya ditutup oleh Ketua Tim Trimedya Panjaitan pukul 13.30 seorang anggota Komisi III Hasrul Azwar meminta agar pengawasan terhadap petugas lebih ditingkatkan untuk menghindari praktek-praktek pungli kepada warga binaan. 

Di lain pihak Kakanwil meminta agar Kementerian Hukum dan HAM mendapat porsi anggaran yang berimbang dengan institusi lain sebab  Kementerian Hukum dan HAM juga melakukan tugas negara seperti halnya instansi atau lembaga negara lainnya.

Kakanwil berharap pengalokasian anggaran diberikan secara obyektif bukan karena kecakapan lobi-lobi ataupun hal subyektif lainnya. (Bpc8/rilis)