BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengatakan, dalam sistem yang katanya hasil reformasi birokrasi seperti saat ini, ternyata masih banyak hal perlu diluruskan.
Pernyataan ini muncul mengingat dalam program melakukan reformasi terhadap birokrasi ternyata tidak sepenuhnya sesuai, terutama masalah tumpang tindih kewenangan sehingga membuat banyak masyarakat dan daerah kebingungan.
“Reformasi birokrasi itu ada banyak yang perlu diluruskan misalnya tumpang tindih kewenangan. Ini harus menjadi perhatian, karena nanti yang repot daerah,” katanya.
Baca: Soal Kasus Anas Maamun, Ketua KPK: Itu Kami Anggap Sebagai Hutang
Selain itu yang perlu menjadi perhatian dalam melakukan reformasi birokrasi, yang terpenting adalah budaya kerjanya terlebih dahulu. Jika budaya kerjanya sudah baik maka hasil dari kinerjanya juga akan baik. Bahkan jumlah atau banyak pegawai malah bukan jaminan akan tercipta kerja sama yang baik, malah akan banyak menghabiskan anggaran.
Satu sisi lain yang juga menjadi perhatian saat ini dalam reformasi birokrasi, soal kesejahteraan semua kalangan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Kalau budaya dan hasil kerjanya sudab menunjukan perbaikan kualitas, tentu tingkat kesejahteraannya perlu diperhatikan.
Baca: Ini ‘Gol’ Rembuk Integritas di Riau
“Misalnya ada banyak guru yang nyambi tukang ojek. Polisi yang nyambi jadi pungut sampah. Kerjasama antar lembaga harus diperbaiki. Yang kita kerjakan saat ini hanya administrasi dan substansi belum disentuh,” katanya.
“Menata itu kewajiban pemerintah. Kami hanya memberikan masukan terhadap hal-hal yang diperlukan. Targetnya, saya harap tidak terlalu lama. Karena peran yang penting itu di pemerintahannya sendiri,” sambungnya.#HAKI
Penulis: Melba Ferry Fadly
