BERTUAHPOS.COM (BPC) – Pemeritah Jokowi telah membentuk Tim Panitia Seleksi (Pansel) KPK yang terdiri dari sembilan nama. Pansel ini nantinya bertugas menyeleksi kandidat yang bakal menggantikan para pemimpin KPK yang masa tugasnya berakhir Desember 2015.
“Pertama, saya ingin menekankan komitmen saya pada pemberantasan korupsi. Semua berkepentingan untuk melawan korupsi. Ini kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bisa bangkit menjadi bangsa yang besar kalau kita bebas dari korupsi,” ujar Jokowi seperti yang dilansir CNN Indonesia ketika membuka pernyataan persnya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (21/5/2015).
“Saya ingin bekerja keras dan selama beberapa minggu ini saya bekerja membentuk Pansel KPK. Dan panitia harus kompeten dan berintegritas, keahliannya harus lengkap,” ujar dia.
Ia pun menyebutkan, dalam Tim Pansel KPK ini terdapat para ahli hukum, baik hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum bisnis. Tak hanya itu, ada pula ahli ekonomi manajemen organisasi, psikolog, sosiolog, dan ahli tata kelola pemerintahan.
“Dengan kriteria ini saya berharap komisioner nanti mampu memperkuat kelembagaan KPK, mampu meningkatkan sinergi KPK dalam rangka membangun sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata sang Kepala Negara.
ada yang menarik dari pembentukan tim pansel KPK ini. Pasalnya, kesembilan nama tersebut semuanya adalah perempuan. Berikut kesembilan nama anggota Tim Pansel KPK pilihan Jokowi:
1. Destry Damayanti (ekonomi), Ketua, merangkap sebagai anggota Ahli ekonomi dan keuangan, Chief Economist Bank Mandiri
2. Enny Nurbaningsih (hukum), Wakil Ketua, merangkap sebagai anggota Ketua Badan Pembinaa Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM
3. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo (hukum) Anggota Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM, Mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Dosen Hukum Pidana dan HAM Fakultas Hukum UI
4. Betti S. Alisjahbana (IT, manajemen), Anggota, Mantan General Manager IBM ASEAN dan Asia Selatan, Ketua MWA ITB
5. Yenti Garnasih (hukum) Anggota, Ahli hukum pidana ekonomi dan pencucian uang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti
6. Supra Wimbarti (psikologi) Anggota, Ahli psikologi SDM dan pendidikan, Dekan Fakultas Psikologi UGM
7. Natalia Subagyo (pemerintahan) Anggota, Ahli tata kelola pemerintahan, Sekretaris Tim Independen Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
8. Dani Sadiawati (hukum) Anggota, Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
9. Meuthia Ganie-Rochman (sosiologi) Anggota, Ahli sosiologi korupsi dan modal sosial, Dosen FISIP Universitas Indonesia
Semua pihak harus meningkatkan komitmen, kompetensi, dan sekaligus bersinergi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Saya menaruh harapan besar kepada Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan. Tiga lembaga ini harus bersih dan kuat, harus dipercaya masyarakat, dan harus saling bersinergi,” kata dia.
Jokowi menegaskan, KPK harus menjadi lembaga yang berwibawa dan menjaga kewibawaan lembaga lain melalui pemerintahan yang bersih, serta menjadi bagian penting dari semangat reformasi.(*)
