BERTUAHPOS.COM, BATAM –Komisaris Independen Bank Riau Kepri (BRK) Syariah, Rita Anugerah mengikuti seminar nasional dan musyawarah nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris (FKDK) Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI) tahun 2024 bertempat di Ballroom Aston Batam Hotel & Residences, Batam, Kamis,(18/7/2024).
Seminar nasional yang juga untuk menambah pengetahuan terkait fungsi pengawasan Dewan Komisaris ini mengangkat tema “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris atas Program APU PPT & PPPSPM (Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Profilerasi Senjata Pemusnah Massal)”.
Seminar kali ini menghadirkan narasumber dari Kepala Departemen Internasional dan APU PPT OJK, Enrico Hariantoro dan Deputi Bidang pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK, Fithriadi Muslim yang diikuti oleh Komisaris Utama, Komisaris Independen serta Komite Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia. Juga turut Hadir Walikota Batam yang diwakilkan oleh Kepala Bagian Perekonomian Kota Batam Zularif, Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi dan Direktur Kepatuhan Bank Kalbar R.S.M Al Amin B.A.
Komisaris Independen BRK Syariah, Rita Anugerah mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan seminar nasional ini sehingga nantinya bank dapat mencegah praktek pencucian uang dan terorisme.
“Acaranya sangat bagus dan (FKDK) wilayah Barat kompak untuk menyelenggarakan dengan baik karena APU PPT itu sesatu hal yang sekarang digalakkan tadi ada issue 2 yang pertama APU PPT itu melibatkan dana untuk pilkada disamping terorisme dan pencucian uang dan kita sebagai bank daerah menanggapinya secara serius terutama penerapan anti money laundry itu mulai dari first liner sampai kepada third liner” Ungkap Rita.
Pada kesempatan yang sama, Ketua FKDK BPDSI Wilayah Barat yang juga Komisaris Utama Bank Sumselbabel Eddy Junaidi dalam sambutannya menjelaskan APU PPT yang sudah menjadi perhatian Pemerintah sejak lama untuk mengantisipasi Permasalahan tersebut.
“Tidak hanya mengancam stabilitas Perekonomian dan integeritas sistim keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat bagi suatu negara” ujar Eddy.
Eddy juga menjelaskan tema seminar yang dilaksanakan ini berkaitan dengan APU-PPT dan PPPSPM adalah sangat Penting dan tepat untuk dipahami oleh para Dewan Komisaris dalam rangka menambah Pengetahuan sebagai bekal untuk melaksanakan fungsi Pengawasan terhadap tugas-tugas operasional Direksi, berkaitan dengan tugas-tugas sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023.
Sementara itu, Plt. Ketua Umum FKDK BPDSI Irjen Pol (P) Dr.Drs.H.Didi Haryono,SH.MH dalam sambutannya menjelaskan atas terpilihnya kota Batam untuk pelaksanaan kegiatan Seminar nasional dan Munaslub FKDK BPDSI Tahun 2024 ini. Batam merupakan kota terbesar di Provinsi Kepulauaan Riau, dengan jumlah penduduk mencapai 1,2 juta jiwa yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia yang berada di jalur pelayaran Internasional.
“Batam memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km², sedangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.575 km², dan memiliki lebih dari 81 ribu UMKM dan di tahun 2024 ini melalui pemerintah setempat dicanangkan UMKM go Digital. Oleh karena itulah kami FKDK BPDSI memilih Batam sebagai tuan rumah penyelenggaraan Seminar Nasional dan Musyawarah Luar Biasa Tahun 2024” kata Didi yang juga mantan Wakapolda Kepri ini.
Lebih lanjut Didi menjelaskan Potensi kejahatan pencucian uang dan maraknya judi online belakangan ini, berdampak pula kepada Perbankan, seperti halnya kejadian-kejadian Fraud dengan Modus judi Online telah terjadi baik di Bank Swasta maupun Bank Pemerintah dan nilainya cukup fantastis.
Sebagaimana pada tanggal 24 September 2023 melalui siaran pers OJK yang memerintahkan Bank untuk memblokir rekening yang terlibat Judi Online. Lebih kurang sebanyak 6000 rekening yang terindikasi terlibat judi online telah diblokir oleh OJK.
“FKDK BPDSI Menyadari strategisnya peran perbankan dalam perekonomian maka pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris Bank menjadi sangat penting untuk menjaga perkembangan bank ke arah yang dapat menjunjung program pembangunan nasional secara menyeluruh, dan pembangunan daerah secara khusus, antara lain melalui terlaksananya penerapan good corporate governance” tutup Didi.
Gubernur Kepulauan Riau diwakilkan oleh Kepala Bapenda Provinsi Kepulauan Riau Diki Wijaya yang juga membuka acara ini secara langsung dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Munaslub FKDK BPDSI ini merupakan forum yang salah satu fungsinya ialah menampung aspirasi Dewan Komisaris dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan peran BPD dalam dunia perbankan.
“Diharapkan para anggota Dewan Komisaris BPD Seluruh Indonesia bisa memperoleh kemudahan dalam berkomunikasi, bertukar pikiran dan pengalaman secara kelembagaan, baik untuk tindakan ke dalam organisasi maupun ke pihak luar. Selain itu, forum ini bermanfaat pula untuk tujuan serta hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan” kata Diki.
Dia juga mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan seminar nasional dan Munaslub FKDK BPDSI ini di Provinsi Kepulauan Riau
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kami mengucapkan terima kasih serta mengapresiasi atas terselenggaranya seminar nasional dan Munaslub FKDK BPDSI ini di Kota Batam, Kepulauan Riau. Semoga apa yang terselenggara pada hari ini, dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor-sektor potensial di Provinsi Kepulauan Riau” Tutup Diki.
Selanjutnya pada Munaslub menetapkan ketua umum FKDK BPDSI Periode 2023 – 2026 Komisaris Utama Bank Kalbar Irjen Pol (P) Dr.Drs.H.Didi Haryono,SH.MH. (ADV)
© 2013-2022