AMSI Dorong Revisi UU ITE Harus Jerat Perusahaan Sosmed

Selasa, 23 Februari 2021 12:59
AMSI Dorong Revisi UU ITE Harus Jerat Perusahaan Sosmed

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Ketua Sosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut mendorong revisi UU ITE juga harus menjerat perusahaan atau platform Sosial Media (Sosmed).

Dalam revisi UU ITE, menurutnya, pemerintah bisa sekaligus mengatur dua hal. “Pertama adalah memastikan relasi bisnis yang adil antara perusahaan media dan raksasa media sosial,” Wens seperti dikutip dari Suara.com, Selasa, 23 Februari 2021.

Advertisement

Kedua mengubah pendekatan sanksi pelanggaran dari yang menyasar pengguna dengan pidana menjadi regulasi yang mengejar tanggung jawab platform. Sanksi hukum untuk pendekatan kedua ini adalah perdata.

“Ibarat dalam transportasi, selama ini yang diatur malah penumpang dan bukan perusahaan armada busnya. Akhirnya setiap kali ada pelanggaran, yang pengguna atau warganet ditangkap polisi. Masalahnya, pelanggaran akan selalu ada,” bebernya.

Baca: Sertijab Kabag Humas Setda Inhil Berlangsung Akrab

BACA JUGA:  Muhammadiyah Sambut Baik Usulan Revisi UU ITE Presiden Jokowi

Dia mengingatkan, dinamika politik dan sosial di Indonesia dengan rendahnya tingkat literasi dengan sendirinya akan selalu membuat ‘para pengumbar ujaran kebencian, hoaks, serta konten negatif lainnya di internet’ tetap ada.

Sementara itu, tindakan memenjarakan secara terus menerus tidak akan berujung, karena dalam faktanya selalu ada hoaks dan hatespeech.

Wens mengungkapkan, pemerintah berpeluang untuk mengganti pasal-pasal karet dengan revisi UU ITE, dengan pasal-pasal yang menimpakan tanggung jawab atas ‘sampah-sampah digital’ kepada perusahaan media sosial sebagai penyedia platform.

Social media law. Platform harus menyediakan tools untuk bersihkan sampah. Dia harus bertanggung jawab,” tegas Wens.

Dia menegaskan, pemerintah perlu meniru Jerman dengan undang-undang NetzGD yang secara tegas mengatur soal konten negatif di platform media sosial dan akan memberikan sanksi berupa denda jika platform tidak menghapus konten negatif. (bpc2)

Berita Terkini

Jumat, 26 Februari 2021 06:01

Douwes Dekker, Belanda yang Cinta Indonesia, Anti-Belanda

Douwes Dekker adalah seorang Belanda, yang mengaku Jawa, yang anti-Belanda

Jumat, 26 Februari 2021 05:00

Catatan Sejarah 26 Februari: Mengenang Rahmah El Yunusiyah, Tokoh Pendidikan Perempuan Indonesia

pejuang pendidikan yang mendirikan sekolah Islam perempuan pertama di Indonesia

Kamis, 25 Februari 2021 22:31

Apresiasi Penampilan Seni dan Prestasi Masyarakat Biologi dalam Puncak Gema Karya Biologi

Penghargaan untuk segenap civitas akademika yang berprestasi.

Kamis, 25 Februari 2021 21:31

Riau Minta Iven Kepariwisataan di Daerah Disesuaikan dengan APBD

Daerah diminta mampu meminimalisir penggunaan APBD.

Kamis, 25 Februari 2021 20:31

Panduan Mudah Lapor SPT Online, Link-nya Juga Ada di Sini

WP juga wajib memiliki e-FIN yang diterbitkan oleh DJP.

Kamis, 25 Februari 2021 19:31

Rencana Jadwal Penerimaan CPNS 2021

Ini masih rencana jadwal penerimaan CPNS 2021.

Kamis, 25 Februari 2021 17:36

Pengamat: Abu Janda Harus Tetap Diproses

Abu Janda harus tetap diproses atas dasar keadilan.

Kamis, 25 Februari 2021 16:32

Lama Tak Muncul, Ngabalin Sentil SBY ‘Urusan Ecek-ecek Jangan Seret Jokowi’

“Waktu, pikiran, dan tenaga Pak Jokowi sekarang itu dipakai untuk mengurus rakyat dalam masa pandemi.”

Kamis, 25 Februari 2021 15:45

Apa Kabar Rencana Riau Mau Pinjam Duit untuk Bangun Infrastruktur?

Sampai sekarang rencana itu masih menjadi opsi.