BERTUAHPOS.COM, BENGKALIS – Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis meminta adanya sinkronisasi yang lebih kuat antara pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna mempercepat pelaksanaan program pembangunan di desa, terutama penyediaan aliran listrik.
Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi I bersama Dinas PMD Kabupaten Bengkalis, Senin (13/7/2026). Rapat juga membahas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Desa, termasuk masa jabatan kepala desa.
Ketua Komisi I DPRD Bengkalis Tantowi Saputra Pangaribuan mengatakan rapat digelar untuk memperoleh penjelasan yang komprehensif mengenai ketentuan terbaru tentang desa agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Menurutnya, kepastian aturan diperlukan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi I Surya Riski menyoroti pentingnya percepatan penyampaian informasi terkait surat Kementerian Dalam Negeri mengenai masa jabatan kepala desa. Ia juga meminta adanya sinkronisasi antara pemerintah desa, Dinas PMD, pemerintah daerah, dan PLN dalam menindaklanjuti usulan pembangunan jaringan listrik yang telah diajukan masyarakat sebelum adanya penjabat kepala desa.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Bengkalis Ade Suwirman menjelaskan pemerintah kabupaten melalui kecamatan sedang menghimpun data desa yang belum terlayani listrik. Data tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada PLN karena pembangunan jaringan distribusi listrik bukan menjadi kewenangan Dinas PMD.
Ade menambahkan, perubahan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa saat ini telah diajukan ke bagian hukum dan ditargetkan rampung pada tahun ini. Dengan demikian, pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat berlangsung pada 2027 sesuai ketentuan yang berlaku.
Menutup rapat, Tantowi meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan tapal batas desa yang hingga kini masih menjadi kendala di sejumlah wilayah. Ia menegaskan DPRD akan terus mengawal sinkronisasi program pembangunan desa agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih optimal. (Inf)
