BERTUAHPOS — Pemprov Riau mengakui masih ada 3 dari 7 daerah di Riau yang kini dihadapkan pada kondisi fiskal yang krisis. Ketiga daerah tersebut bahkan kesulitan untuk memenuhi kewajiban terhadap ASN-nya.
Namun, kata Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya koordinasi dan pendampingan sehingga sebagian besar daerah berhasil keluar dari tekanan fiskal.
“Kalau kemarin itu kan ada 7 sebenarnya yang pada kondisi cukup kritis, tapi alhamdulillah 4 kemarin bisa kita selamatkan dan bisa membayar. Sisanya tinggal 3 lagi,” ujarnya di Pekanbaru, Kamis, 26 Maret 2026.
Syahrial menjelaskan, Pemprov Riau sudah menggelar rapat bersama Gubernur Riau, jajaran sekretariat daerah, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) untuk merumuskan langkah lanjutan membantu daerah yang masih terdampak.
“Upaya yang bisa kita bantu, minimal menambah angsuran transfer kurang salur dari provinsi kepada Kabupaten Kota. Mudah-mudahan bisa meringankanlah juga lah Kabupaten Kota,” katanya.
Ia menjelaskan, proses penanganan sudah dilakukan sejak menjelang akhir Ramadan. Dari 7 daerah yang sebelumnya hampir tidak mampu melakukan pembayaran, sebagian besar kini sudah terbantu dan mulai memenuhi kewajibannya.
“Tinggal 3 lagi yang kadang-kadang memang jumlahnya cukup signifikan,” jelasnya.
Adapun 3 daerah yang masih menghadapi kendala tersebut yakni Bengkalis, Rokan Hilir, dan Siak. Beberapa daerah lain disebut sudah melakukan pembayaran, meski belum sepenuhnya terpenuhi.
“Ada juga yang sudah tapi mungkin tidak penuh 100 persen, hanya 25 persen. Nah harapan kita tetap bisa jalankan,” tambahnya.
Di tengah upaya membantu kabupaten/kota, Pemprov Riau tetap harus menjaga keseimbangan pengelolaan anggaran daerah. Syahrial menegaskan pemerintah provinsi tetap berkomitmen memenuhi kewajiban kepada daerah secara bertahap.
Ia memastikan seluruh kewajiban pemerintah provinsi kepada aparatur sipil negara (ASN) telah diselesaikan. “Kalau Pemprov sudah selesai semua (kewajiban),” tambahnya.
Syahrial mengakui bahwa kondisi fiskal di Pemprov Riau juga tidak sesehat sebelumnya. Berbagai tekanan memaksa Pemprov Riau harus melakukan berbagai upaya agar hak dan kewajiban tetap bisa disimbangkan.
“Nah, ini sinyal lagi bahwa pusat juga minta kita lakukan efisiensi 20 persen lagi. Ya, mungkin-mungkin saja,” ujarnya.***
