BERTUAHPOS.COM — Pemerintah daerah dan tenaga non-ASN diminta untuk menunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait pengangkatan PPPK paruh waktu.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, dengan demikian surat itu akan memberi kepastian mengenai mekanisme dan ketentuan peralihan tenaga honorer.
“Sebaiknya, Pemda menunggu dulu surat resmi dari pemerintah pusat. Sehingga tidak ada keraguan lagi dalam pelaksanaannya,” kata Zudan saat berada di Pekanbaru belum lama ini.
Dia menyebut di dalam surat itu juga akan memuat penjelasan mengenai skema dan mekanisme peralihan. Jumlah tenaga yang masuk dalam proses peralihan juga akan dicantumkan.
Dengan adanya pemberitahuan resmi, pemerintah berharap keraguan tidak muncul lagi di daerah. “Selama ini kan simpang siur informasinya. Makanya, kita tunggu saja surat resminyam,” tambahnya.
Zudan menilai kepastian regulasi menjadi kunci keseragaman pelaksanaan. Peralihan ini menyasar tenaga honorer yang akan beralih menjadi PPPK paruh waktu. Karena itu, para tenaga non-ASN diminta bersabar.
“Pemerintah daerah diminta berpedoman pada ketentuan yang akan diterbitkan pemerintah pusat. Kepastian regulasi tersebut penting agar pelaksanaan peralihan dapat berjalan seragam dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran,” katanya.*








