BERTUAHPOS.COM — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyatakan penataan ulang organisasi perangkat daerah (OPD) perlu mengikuti kemampuan anggaran daerah.
Dia mengakui bahwa sejumlah pemerintah daerah mulai mempertimbangkan langkah itu, dan beberapa provinsi serta kabupaten/kota sudah menjalankannya.
Salah satu alasan Pemda menata ulang OPD, kata dia, untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan kemampuan anggaran di daerah masing-masing. Mereka juga memperhitungkan target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Struktur OPD harus bertumpu pada kondisi keuangan daerah. Penataan organisasi harus memperhatikan target pendapatan, belanja daerah, serta pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu, pemerintah perlu memastikan struktur OPD benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan,” katanya saat berapa di Pekanbaru, Rabu, 11 November 2026.
Dia menambahkan, penataan tersebut tidak selalu berarti menggabungkan sejumlah OPD. Pemerintah juga dapat melakukan pemekaran atau mengubah struktur organisasi sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Namun, Zudan mengakui tren yang banyak terjadi saat ini adalah penggabungan beberapa OPD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Langkah itu diharapkan mempercepat koordinasi pemerintahan karena struktur organisasi menjadi lebih sederhana.
Ada tiga pertimbangan utama yang mendorong pemda menata OPD. Pertimbangan itu adalah mempercepat koordinasi, mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta menyesuaikan organisasi dengan kemampuan anggaran daerah.
Pemerintah juga mengingatkan agar penataan tidak membuat pejabat yang kehilangan posisi langsung berstatus nonjob. Pejabat tersebut dapat diarahkan mengisi jabatan fungsional sesuai kompetensi dan jenjang kariernya.
“Dengan mekanisme tersebut, pemerintah tetap dapat memanfaatkan kompetensi ASN meskipun terjadi perubahan struktur organisasi,” ujarnya.*
