BERTUAHPOS.COM — Salah satu pendiri Partai Ummat Agung Mozin mengungkapkan bahwa rasa khawatir yang diungkapkan oleh Amien Rais, soal jabatan presiden tiga periode, bukan lah pernyataan ‘salah arah’. Walaupun dari pihak Istana menuding ada agenda politik di balik wacana itu.
Agung Mozin, menilai kekhawatiran Amien ini sudah tepat. Hal itu dapat dilihat dari rekam jejak Jokowi saat dirinya duduk sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga terpilih menjadi Presiden RI. Ketika itu, Jokowi juga mengelak untuk nyapres.
“Menjawab berbagai pertanyaan kepada saya dan pernyataan dari semua pihak termasuk dari Istana tentang wacana Presiden tiga periode oleh Amien Rais di channel YouTube yang sangat menggemparkan itu. Maka saya menegaskan kembali bahwa apa yang disampaikan oleh Amien Rais adalah tepat,” ujar Agung dalam keterangannya, Rabu, 17 Maret 2021.
“Masih melekat di ingatan publik bahwa ketika Jokowi sebagai Gubernur DKI dan ditanyakan mau nyapres atau tidak? Dia menjawab, apa itu copras-capres, dan apa itu survai-survei. Tapi faktanya dia maju sebagai capres. Itu artinya apa? Silakan publik menyimpulkan sendiri,” lanjutnya, dilansir dari Kumparan.com.
Agung juga menyinggung perpolitikan di parlemen yang dikuasai oleh parpol-parpol pendukung pemerintah. Yang dinilainya, Undang-Undang apa pun sangat mungkin diubah karena memiliki suara mayoritas.
“Apalagi mendengar pernyataan dari pimpinan MPR dari PKB dan NasDem, yang menyatakan bahwa kalau itu kehendak rakyat, yang katanya mereka wakili di parlemen, maka itu bukan hal yang ditabukan,” kata dia.
Tak sampai di situ, Agung turut menyinggung konflik Partai Demokrat yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam upaya kudeta. Ia meyakini ada sosok di Istana yang turut bermain di belakang kisruh Demokrat ini.
“Drama Kongres Luar Biasa yang menerpa Partai Demokrat oleh Moeldoko tidak bisa kita lihat sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Diduga ada kerdipan mata dari Istana, dan Amien Rais mendesak agar nama Jokowi yang diseret-seret dalam tragedi itu segera memberhentikan Moeldoko sebagai upaya membersihkan namanya. Tapi hal ini tidak dilakukan,” tegas Agung.
Dari sederet persoalan inilah, Agung dan Partai Ummat menganggap ada upaya pemerintah yang ingin menarik TNI dan Polri dalam pusaran kekuasaan, dan membungkam suara-suara yang kritis. Dengan UU ITE yang dinilai memiliki pasal-pasal karet turut berpotensi membungkam orang-orang yang ingin menyuarakan kebenaran, yang tidak disukai oleh penguasa negeri dan segelintir pengusaha.
“Media sosial yang diramaikan dengan jutaan kekhawatiran akan kembalinya rezim otoritarian, yang dikoreksi oleh Amien Rais dengan gerakan reformasi tahun 1998 yang menghentikan Suharto,” ungkap Agung.
“Maka saya mengharapkan, berhentilah rezim ini menciptakan kegaduhan di negeri ini dengan keserakahan-keserakahan. Karena sungguh Allah membenci orang-orang yang serakah,” tutup dia.
Sebelumnya, Jokowi telah menegaskan sikapnya tidak menginginkan menjabat sebagai presiden untuk tiga periode. Sebab, dalam UUD 1945, telah mengatur masa jabatan presiden selama dua periode yang harus dipatuhi bersama.
“Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama,” kata Jokowi dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. (bpc2)
