BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Pergantian tampuk kepemimpinan antara Firdaus ke Hambali, sebagai Pj Bupati Kampar, diwarnai dengan dinamika yang berhasil menyedot perhatian publik. Firdaus dipecat karena disebut-sebut tidak netral sebagai ASN.
Para pengamat meyakini bahwa netralitas bukan ‘barang’ yang bisa dijamin. Tapi bagian dari etika politik diikat dengan norma. Bagi ASN, itu menjadi konsekuensi yang harus ditanggung, karena soal netralitas ada aturan disiplin yang mengikat mereka.
Sadar atau tidak, pilihan politik tak mengenal istilah netralitas. Persepsi individu paling subjektif mengarahkan dan memutuskan, seseorang harus memilih dan mendukung siapa. Tapi bagi ASN, sikap netral yang dituntut.
Hambali, SE, MH, dilantik sebagai Pj Bupati Kampar pada Jumat, 22 Desember 2023 di Gedung daerah Provinsi Riau di Pekanbaru. Sebelumnya dia menjabat sebagai Sekda Kabupaten Kampar.
Jabatan baru tentu menempatkan Hambali pada tanggung jawab berat, terutama menyelaraskan kebijakan Pemda di tengah tahun politik.
Namun, dia diharapkan bisa lebih netral dalam memimpin. Pesan ini yang ingin ditegaskan oleh Gubernur Riau Edy Natar Nasution, saat dia disumpah untuk jabatan barunya. “Saat ini kita sedang berada pada tahap pemilu, dengan tujuan utama Pilkada 2024,” kata Edy Natar.
Pj Bupati dan ASN, menjadi teladan dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil, meski dalam kesempatan itu, Edy turut menghaturkan ucapan terimakasih kepada Firdaus, atas pengabdiannya lebih kurang 7 bulan sebagai Pj Bupati Kampar.
Jika memang harus demikian, pengamat politik dari Universitas Nasional Lely Arrianie menuturkan, maka netralitas bukan sebagai pemanis kata yang keluar dari mulut para pejabat. Tapi harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku. “Ini penting untuk menepis kecurigaan publik,” katanya.
Dia menjelaskan bahwa krisis politik Indonesia hari ini, yakni kian lunturnya kepercayaan publik terhadap partai, tokoh politik, termasuk pejabat—yang dalam praktiknya adalah aktor yang menjalankan kebijakan dari produk politik.
Lucunya, masalah netralitas, kata dia, selalu menjadi persoalan utama dihadapi daerah yang dipimpin oleh Pj. Oleh sebab itu sikap netral ASN menjadi bagian dari integritas yang tak bisa ditawar.
“Bahkan, pentingnya netralitas ASN berada di urutan kedua setelah politik uang,” kata Irwan mantan Pengawas Pemilu atau Panwaslu), (sekarang Bawaslu).
“Dulu, kami selalu saja menemukan ada pelanggaran yang dilakukan ASN terkait soal netralitasnya. Beberapa, harus diproses KASN.”
Masalah yang dihadapi Firdaus tentu saja bukan yang pertama, dan tak ada bisa menjamin Hambali lebih netral setelah dia menjabat sebagai Pj Bupati Kampar. Namun, sebagai pimpinan yang lebih itu, itu yang diharapkan Edy Natar.***
