Masih Dilibatkan, Bawaslu Temukan 6,492 ASN Dalam Dukungan Calon Perseorangan

Selasa, 14 Juli 2020 20:39
Masih Dilibatkan, Bawaslu Temukan 6,492 ASN Dalam Dukungan Calon Perseorangan
ASN dalam dukungan perseorangan. (Foto: Ilustrasi/net)

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Ketua Bawaslu RI Abhan mengungkapkan ditemukan 6,492 KTP ASN dalam dukungan calon perseorangan.

Ini artinya, Aparatur Sipil Negara (ASN) masih dilibatkan dalam Pilkada 2020 ini.

Advertisement

Temuan KTP ASN di dukungan untuk calon kepala daerah jalur perseorangan ini ada di 79 kabupaten/ kota yang menggelar Pemilihan 2020.

Karena KTP dukungan tersebut berisikan identitas ASN, maka dukungan tersebut terhitung tidak sah.

Baca: Khairul Umam dan Nur Azmi Dapatkan Dukungan Demokrat untuk Pilbub Bengkalis

“Dari hasil pengawasan verfak bakal calon perseorangan, pengawas pemilihan menemukan dokumen dukungan yang dalam identitasnya tertulis pekerjaan sebagai ASN,” kata Abhan dalam keterangan tertulis, Selasa 14 Juli 2020.

“Karena itu, KTP dengan identitas ASN ini dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS),” tambah Abhan.

ASN Tidak Boleh Terlibat Politik Praktis

Sementara itu, Bawaslu Riau sudah memperingatkan bahwa ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

Koordinator Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Riau, Amiruddin Sijaya mengingatkan ASN agar tidak memihak atau mendukung salah satu calon di pilkada 2020.

Baik dukungan langsung, atau hanya sekedar like status medsos.

ASN, kata Amiruddin, memiliki kode etik dan dilarang ikut masuk dalam politik praktis.

ASN diingatkan agar tak mendukung salah satu calon kepala daerah, baik secara langsung atau tak langsung.

“Jangankan memberikan dukungan langsung, like status media sosial (medsos) calon saja tidak boleh,” tegas Amiruddin.

Jika kedapatan melakukannya, seperti like status medsos salah satu calon, maka ASN yang bersangkutan bisa diproses oleh Komisi ASN (KASN). Jika terbukti melanggar, maka akan ada sanksi yang menunggu.

Sementara itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, hukuman terberat bagi ASN yang terlibat politik adalah pemberhentian secara tidak hormat (pemecatan). (bpc4)