YLKI Kritik Pemerintah Soal Mudik yang Simpang Siur

Rabu, 08 April 2020 07:34

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Pemerintah dianggap belum satu suara dalam mengambil kebijakan soal mudik. Sebelumnya Jubir Presiden Fadjroel Rachman mengatakan masyarakat boleh mudik. Tak lama kemudian ungkapan Fadjroel diklarifikasi oleh Menteri Sekneg Pratikno.

Menurut Ketua Pengurus Harian Lembaga Yayasan Konsumen Indonesia (LYKI), Tulus Abadi, Pemerintahan Jokowi masih mengedepankan efek ekonomi dalam pengendalian mudik untuk lebaran tahun ini ketimbang keselamatan jiwa masyarakat di tengah wabah COVID-19.

“Terbukti sampai sekarang belum ada langkah tegas dari pemerintah terkait aturan mudik,” kayanya seperti dilansir dari CNN Indonesia, Rabu 08 April 2020.

Tidak satu suaranya orang-orang terdekat Jokowi di kementerian mengenai masalah mudik sangat kuat mengindikasikan bahwa masalah mudik masyarakat untuk lebaran tahun ini belum mendapatkan sikap yang pasti dari pemerintah.

Baca: Pusat Minta Pemda Harus Sediakan Fasilitas Memadai Bagi Tenaga Medis

“Atau bahkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan mudik haram, tetapi Presiden Jokowi menyatakan boleh,” ucap Tulus.

Hal serupa juga terjadi antar kementerian. Sebagai contoh, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang mengeluarkan surat edaran untuk melarang aparatur sipil negara (ASN) mudik atau ke luar kota selama penyebaran virus corona masih terjadi di dalam negeri.

“Sementara itu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi masih mendorong mudik Lebaran. Setidaknya itu yang tercermin dalam¬†public hearing¬†pengendalian mudik pada Senin 6 April 2020,” ungkap Tulus.

Dalam agenda itu, Tulus menjelaskan kajian yang dibangun adalah masyarakat tetap bisa mudik, tetapi dengan pengendalian yang cukup ketat dari pemerintah. Pemudik harus mengantongi izin dan syarat administrasi yang ketat, lalu jumlah moda transportasi juga akan dibatasi.

“Misalnya, kapasitas penumpang moda transportasi hanya memuat 50 persen saja. Ini dengan maksud agar penumpang tetap bisa melakukan jaga jarak satu sama lain,” jelas Tulus.

Tulus berpendapat jika pemerintah membiarkan masyarakat mudik, maka episentrum virus corona akan semakin menyebar ke berbagai daerah. Masyarakat di pedesaan, seperti petani akan terancam terkena virus corona.

“Akibatnya bisa mengancam pasokan logistik. Siapa yang akan memasok logistik jika petani tumbang karena tertular virus corona oleh pemudik,” tutur Tulus.

Belum lagi, pihak rumah sakit juga akan kewalahan bila jumlah masyarakat yang terinfeksi meningkat signifikan. Hal ini karena kondisi infrastruktur dan jumlah dokter yang terbatas.

Menurutnya, pengawasan akan sulit dilakukan bila tak ada tindakan tegas dari pemerintah. Masalahnya, mudik adalah tradisi masyarakat Indonesia setiap Lebaran tiba. “Lazimnya mudik dalam sikon yang cenderung¬†crowded, sehingga sangat berat untuk mengontrol protokol kesehatan yang diterapkan,” terangnya.

Oleh karena itu, Tulus menyatakan pemerintah harus bersikap tegas dengan melarang aktivitas mudik Lebaran. Ia meminta pemerintah tak bersikap ambigu dan terkesan tak konsisten.

Diketahui, pemerintah memang tak melarang masyarakat untuk mudik. Namun, pemerintah hanya mengimbau agar masyarakat tak pulang ke kampung halaman pada Lebaran kali ini demi mengurangi risiko penyebaran virus corona. Untuk itu, pemerintah pun mengkaji insentif yang akan diberikan kepada mereka yang tidak mudik. (bpc3)