Proyek Pengembangan Ibu Kota Ditunda Saja

Minggu, 05 April 2020 19:07
Foto: Instagram/@jokowi

BERTUAHPOS.COM -Di tengah wabah corona, pemerintah diminta untuk menunda proyek infrastruktur, termasuklah di dalamnya proyek pemindahan ibu kota baru. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah terkonsentrasi terhadap penanganan COVID-19.

Ekonom Institut Kajian Strategis Universitas Kebangsaan Eric Sugandi menilai pemerintah sebaiknya menunda atau bahkan menghentikan proyek infrastruktur di tingkat nasional dan daerah dalam waktu dekat.

“Termasuk proyek yang berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota Negara. Ini bukan proyek urgent sehingga dananya lebih baik dialihkan untuk penanganan wabah Covid-19,” katanya ketika dihubungi, Minggu 05 April 2020.

Berdasarkan catatan Bisnis, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menganggarkan dana Rp2 triliun pada APBN 2020 untuk persiapan Ibu Kota Negara.

Baca: Ini Fokus KTT G20 dalam Perangi Corona

Besaran anggaran Rp2 triliun tersebut masuk dalam perkiraan kebutuhan dana pemindahan ibu kota sebesar Rp466 triliun. Namun, pemerintah melalui APBN secara total hanya akan menanggung Rp89,4 triliun atau 19,2 persen. Sisanya akan dipenuhi swasta, termasuk BUMN.

Selain itu, Eric menyarankan pemerintah memangkas Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) agar dialihkan untuk stimulus Corona. Pemerintah sebelumnya menetapkan DAK Fisik sebesar Rp72,25 triliun, yang mencakup 7 (tujuh) Bidang DAK Fisik Reguler, 13 (tiga belas) Bidang DAK Fisik Penugasan, dan 7 (tujuh) Bidang DAK Afirmasi.

“Belanja-belanja barang [Kementerian/Lembaga] yang tidak mendesak seharusnya dihentikan atau ditunda dulu,” jelasnya.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memaparkan pemerintah bakal mengalokasikan dana untuk stimulus virus Corona Rp405 triliun. Dana tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan prioritas, misalnya anggaran penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), dan stimulus untuk dunia usaha serta UMKM.

Dari total Rp405 triliun, pemerintah mengalokasikan dana Rp75 triliun untuk penanganan kesehatan, Rp110 triliun untuk social safety net, Rp70 triliun untuk relaksasi pajak, dan Rp150 triliun untuk dunia usaha dan UMKM.

“Di antara sekian banyak dana, yang paling mendesak dicairkan untuk anggaran kesehatan untuk menangani Covid-19 serta anggaran jaring pengaman sosial,” ucapnya. (bpc3)