BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie meminta Undang-Undang (UU) dibuat agar pilpres bisa diikuti oleh lebih dari 2 pasang calon.
Disampaikan Jimly di akun twitternya, @JimlyAS, UU harus membuka ruang agar pilpres bisa diikuti lebih dari 2 calon, dan juga 2 putaran. Dengan syarat, adanya sebaran dukungan di seluruh wilayah Indonesia.
Hal ini, kata dia, bertujuan untuk kepentingan rakyat secara nasional.
Ditegaskan Jimly, presiden dan wakil presiden adalah simbol ke-Indonesia-an, yang menyatukan dan menggerakkan Indonesia.
“Bukalah ruang di UU Pemilu agar capres dg sengaja dibuat lebih dari 2 paslon & sistem 2 ronde dg syarat sebaran dukungan nasional trpenuhi utk kpntingan sluruh rakyat scr nasional. Pres/Wapres, simbol keIndonesiaan yg akn memprsatukn & menggerakkan kemajuan Indonesia masa depan,” tulis Jimly, Kamis 28 Januari 2021.
Sebelumnya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) juga mengkritisi rencana DPR untuk menaikkan ambang batas parlemen menjadi 5 persen. Perludem menilai tidak ada alasan yang kuat mengapa ambang batas parlemen ini untuk dinaikkan.
“Hal ini yang tidak dijelaskan kepada publik apa yang menjadi dasar penentuan angka PT ini,” ujar Direktur Perludem, Nur Agustyati.
Undang-Undang (UU) yang direncanakan untuk direvisi adalah UU Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu. Dalam UU ini, ambang batas parlemen adalah 4 persen, yang kemudian direncanakan direvisi menjadi 5 persen.
Perludem kemudian mengkritisi penaikan angka ambang batas parlemen ini. Menurut mereka, angka ambang batas yang terlalu tinggi malah akan membuat suara banyak terbuang.
“Semakin banyak suara yang terbuang akan menyebabkan hasil pemilu kita tidak proporsional. Padahal sistem pemilu kita adalah sistem pemilu proporsional,” terang
Ambang batas parlemen sendiri adalah suara minimal yang harus didapatkan oleh partai politik agar bisa menempatkan wakilnya di Senayan. Artinya, meskipun seorang caleg mendapatkan banyak suara, namun jika partainya tak memenuhi ambang batas parlemen, caleg tersebut tak bisa duduk di Senayan. (bpc4)
