BERTUAHPOS.COM— Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 untuk mendukung daya beli serta menjaga ketahanan ekonomi pekerja dan buruh.
Melalui program bantuan pemerintah ini, penerima memperoleh subsidi gaji atau upah berupa uang tunai Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Pembayaran dilakukan sekaligus, dengan total Rp900.000.
Kebijakan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyebut BSU sebagai bantuan pemerintah yang diberikan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan.
“BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,” kata Indah dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu, 7 November 2026.
Penyaluran BSU dijadwalkan berlangsung pada November-Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Pekerja tidak perlu mendaftar untuk menerima bantuan tersebut.
Mengutip laman BSU Kemnaker, berikut persyaratan untuk menjadi penerima BSU sebesar Rp900 ribu:
1. Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan.
2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan dalam kategori Peserta Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
3. Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau sebesar UMP/UMK.
4. Diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.
5. Bukan Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, ataupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Penentuan penerima menggunakan besaran upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Upah yang dimaksud mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.
Bagi pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas upah disesuaikan dengan UMK setempat dan dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Adapun di daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan ketentuan pembulatan yang sama.
