Saya Tak Menyangka Gubri Berkata Kotor

Jumat, 18 April 2014 16:39

Catatan Redaksi Oleh M. Syawal Pengabean

PENGALAMAN ini akan menjadi pengalaman yang takkan terlupakan bagi saya, karena mendapatkan kata kotor dari orang nomor satu di Provinsi Riau. Padahal saat itu, saya sedang menjalankan tugas jurnalisme untuk meminta konfirmasi mengenai isu politik terkait terbentuknya dinasti baru di Pemprov Riau.


Kejadian tersebut berlangsung pada hari Kamis (17/04/2014), saat rombongan Annas Maamun mengadakan kunjungan mendadak ke kantor KPU Riau dan saya berniat untuk melakukan konfirmasi pemberitaan.


Maksud dan tujuan saya sempat terhalang karena polisi yang bertugas saat itu, melarang untuk masuk ke dalam ruangan. Setelah menunggu beberapa saat di pintu keluar, barulah saya bisa berjumpa dengan gubernur.Â

Baca: Hingga Akhir Oktober, Pencapaian PAD Pekanbaru Baru Rp516 Miliar


Rombongan tersebut terdiri dari Gubri, didampingi Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan beberapa staf di lingkungan Pemprov Riau. Serta dua orang komisioner KPU Riau yakni Syafril Abdullah dan Abdul Hamid.


Kesempatan yang hanya sebentar, tak saya sia-siakan. Langsung saja saya ajukan pertanyaan tentang isu dinasti politik yang sedang dibangun orang nomor satu di Riau itu. Namun yang terjadi justru di luar prediksi saya.


Tak disangka, Gubri terlihat geram dan bicara dengan nada tinggi. Lalu menutupnya dengan perkataan kotor, yang seharusnya tak dikeluarkan oleh seorang kepala daerah. Dan tanpa basa-basi lagi, ia pun masuk ke dalam mobil  berwarna hitam dengan plat BM 1 itu.


Tujuan saya untuk melakukan konfirmasi berita tersebut, bukan tanpa alasan. Sebelumnya, pada tanggal 20 Februai 2014 lalu, Gubri pernah menegaskan untuk tidak akan membawa orang dari Rokan Hilir untuk mengisi kursi penting di jajaran pemerintahan Provinsi Riau.


“Saya tidak akan bawa orang Rohil untuk mengisi kekosongan di sini (Pemprov Riau). Kalau ada cerita saya bawa orang Rohil, itu bohong!” tegasnya kepada bertuahpos.com, kala itu.


Tapi kenyataan di lapangan, sangat bertolak belakang. Dalam lima kali merombak struktur pejabat ekselon di Pemprov Riau, dalam kurun waktu yang berdekatan, Annas telah memasukkan anak, menantu dan kerabatnya di beberapa posisi strategis.


Anak kandungnya yang baru berusia 27 tahu, Noor Charis Putra diangkat menjadi Kepala Seksi Jalan dan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Riau. Selanjutnya menantunya, Dwi Agus Sumarno, yang sebelumnya menjabat Kepala Institut Pemerintahan Dalam Negeri Rokan Hilir, diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan Riau. Menantunya yang lain, Maman Supryadi, kini menjadi Manajer PSPS Pekanbaru.


Tak lama kemudian disusul dua anak perempuannya. Fitriana, diangkat menjadi Kepala Seksi Mutasi dan Nonmutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau sedangkan Winda Desrina dilantik menjadi Kepala Seksi Penerimaan UPT Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Riau.


Beberapa kerabat dekatnya juga diboyong untuk mengisi beberapa kursi penting. Ada saudara iparnya, Syaifuddin yang dijadikan Kepala Subbagian Tata Usaha Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Setaprov Riau. Sekretaris Daerah Rokan Hilir Wan Amir Firdaus diangkat menjadi Asisten II Sekretariat Daerah Riau. Direktur RSUD Arifin Achmad tak luput dari incaran, dengan memberikan posisi tersebut pada Anwar.


Melihat posisi-posisi tersebut, sangat wajar jika beredar rumor tentang terbentuknya dinasti “Atuk” di jajaran Pemprov Riau.


Namun yang sangat disayangkan, Gubri tak berbesar hati ketika media meminta konfirmasi terkait kebijakannya tersebut. Bahkan ia mengeluarkan kata kotor yang tentu saja sangat tidak pantas diucapkan seorang pimpinan. Apalagi dengan latar belakangnya sebagai seorang mantan pengajar.


Sebelumnya, Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Andi Rahman juga pernah menyampaikan bantahan terkait isu terbentuknya dinasti politik di Riau. Ia mengatakan mutasi yang dilakukan merupakan suatu langkah untuk memperbaiki organisasi Pemprov Riau.

Dinasti Politik di Indonesia


POLITIK dinasti dalam jabatan kepala dan wakil kepala daerah sesungguhnya terjadi secara luas, termasuk di Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, puluhan kepala daerah terpilih ataupun gagal dalam pilkada terindikasi punya hubungan kekerabatan dengan pejabat lain.


Pada Oktober 2013 yang lalu, Kementerian Dalam Negeri mengidentifikasi kepala daerah yang terlibat dalam politik kekerabatan atau politik dinasti.
“Kami punya data, 57 orang (dalam data yang didapat Kompas.com ada 60 orang) kepala daerah melakukan politik dinasti,” ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Gedung Kemendagri, Jakarta kala itu.


Beberapa daerah yang teridentifikasi tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.
Indikasi adanya hubungan kekerabatan antara pejabat satu dengan pejabat lain itu dinilai sebagai ”cacat bawaan demokrasi”. (syawal)

Â
Â
Â