BERTUAHPOS — Mimpi rakyat Riau untuk memiliki Gubernur idaman — yang betul-betul sanggup mengambil amanah sebagai “pelayan” — sepertinya masih jauh dari harapan. Apalagi setelah Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring OTT KPK pada, Senin, 3 November 2025. Dengan demikian sudah empat Gubernur Riau (quattrick) yang di bui KPK dengan kasus korupsi.
Praktisi hukum sekaligus tokoh masyarakat Riau Dr. Kapitra Ampera, SH, MH, menilai bahwa pergantian kepemimpinan di Provinsi Riau setelah Pilgub 2024 lalu, seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki arah sejarah pemerintahan, bukan malah mengulang kesalahan yang sama.
Kasus korupsi yang kembali menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid sama dengan jatuh ke “lombang hitam” yang sama, yang seharusnya bisa dihindari. Adapun tiga Gubernur Riau sebelumnya yang berakhir di tangan KPK, yakni; Saleh Djasit, Rusli Zainal dan Annas Maamun.
Menurut Kapitra, jabatan gubernur tidak boleh diwarisi dengan pola lama yang sarat pelanggaran. Wahid sepatutnya sadar dan belajar dari banyak peristiwa yang dialami pendahulunya. “Tiga gubernur sebelumnya pernah diadili dan ditangkap KPK, seharusnya ini menjadi cermin untuk tidak mengulang sejarah kelam itu,” ujarnya.
Ia menegaskan, kepala daerah harus menunjukkan integritas dan kreativitas dalam memimpin dengan menjadikan zero corruption sebagai prinsip utamanya. Kreativitas pemimpin akan membawa perubahan dan keluar dari pola lama yang rusak. Namun sayangnya, itu juga tak ada di Abdul Wahid.
Kapitra menilai, justru karena kurangnya kreativitas dan integritas, kepemimpinan kini kembali terjebak pada situasi yang sama, masuk pada “black hole” yang sama, bahkan seolah ada ‘bulendarisasi’ atau pengulangan kesalahan dari kepemimpinan sebelumnya.
Dia juga mengingatkan bahwa posisi gubernur seringkali menjadi jebakan ketika dikelilingi pihak-pihak yang justru menjerumuskan. “Buat jabatan gubernur itu, siapapun yang mendukungnya justru bisa mengantarkan dia ke KPK. Ini bahaya,” kata Kapitra.
Menanggapi anggapan soal asas praduga tak bersalah, Kapitra menegaskan bahwa penyidik KPK tetap berpegang pada asas praduga bersalah dalam proses penahanan.
“Penyidik justru punya kewenangan menahan untuk membuktikan seseorang bersalah. Asas praduga tidak bersalah itu untuk masyarakat, bukan untuk penyidik,” jelasnya.
Bahwa KPK, dikenal independen dan tidak mudah melakukan penangkapan. “Kalau KPK sudah menangkap, itu valid dan sahih. Mereka melakukan investigasi panjang, jadi ketika seseorang ditangkap, biasanya data dan bukti sudah akurat,” ujar Kapitra.***









