BERTUAHPOS — Sistem hukum di Indonesia masih sangat lemah dan akan terus melemahkan perekonomian nasional, kata ekonom dari Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini.
Didik menyuarakan keprihatinan atas dampak buruk sistem hukum yang tidak adil, dan mudah diintervensi terhadap perekonomian nasional, menyusul kasus hukum menjerat mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.
“Saya sebagai ekonom ingin memberi kontribusi terhadap praktik kriminalisasi hukum dan kasus Tom Lembong. Bagaimana hukum yang buruk berdampak pada ekonomi Indonesia?” ujar Rektor Universitas Paramadina itu.
Menurutnya, kepastian hukum adalah fondasi utama dalam menciptakan iklim usaha dan investasi yang sehat. Negara yang hukumnya dan penegakan hukumnya yang tidak konsisten, cenderung dihindari oleh investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
Hukum adalah faktor kepastian atau ketidakpastian dalam ekonomi. Investor butuh jaminan itu, “bukan ketidakjelasan dan intervensi politik.”
Prof. Didik menyoroti bagaimana hukum di Indonesia dipolitisasi dan tidak profesional, menambah beban dunia usaha melalui peningkatan biaya transaksi. Dia menyebut sistem hukum yang buruk sebagai “biang kerok yang menghambat efisiensi dan daya saing ekonomi nasional.”
Prosedur hukum yang panjang, berbelit, dan tidak transparan menciptakan beban tambahan bagi pelaku usaha. Dalam kondisi seperti itu, efisiensi ekonomi bisa turun drastis, bahkan bisa hancur total.
Dalam pandangannya, negara-negara dengan sistem hukum lemah rentan jatuh dalam jebakan negara gagal atau menjadi negara predatoris — di mana ekonomi hanya menjadi “alat hisap elite kekuasaan”.
Terkait kasus Tom Lembong, Prof. Didik menilai adanya indikasi intervensi politik dalam proses hukum. Dia menyebutnya “praktik kriminalisasi tokoh yang berseberangan secara politik semakin vulgar di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.”
“Kasus Tom Lembong menunjukkan gejala intervensi kekuasaan terhadap hukum. Ini warisan dari masa Jokowi, di mana prinsip dasar keadilan diabaikan,” ungkapnya.
Dia juga menyesalkan hilangnya nilai-nilai dasar dalam penegakan hukum, termasuk prinsip “lebih baik membebaskan orang yang salah daripada menghukum orang yang benar”. Prinsip itu, kata Didik, seperti telah benar-benar ditinggalkan demi kepentingan politik.
Penyalahgunaan kekuasaan dalam politik akan menjadi anasir jahat bagi demokrasi. Oleh sebab itu, perlu reformasi hukum yang menyeluruh agar Indonesia bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif dan ekonomi yang sehat.***
