BERTUAHPOS – Kelaparan massa di Gaza bukan peristiwa mengejutkan. Pakar PBB, Michael Fakhri, bahkan menuding bahwa hal itu sengaja diciptakan oleh Israel.
“Itu bukan bencana alam,” katanya, melainkan hasil dari kebijakan yang disengaja oleh Israel. Dia menyebut itu sebagai “kejahatan perang terhadap kemanusiaan dan bentuk genosida yang sistematis.”
Fakhri mengatakan, dunia harus sadar bahwa Israel telah membangun “mesin kelaparan” paling efisien. Semua data sudah tersedia sejak awal 2024.
“Jadi, meski mengejutkan melihat anak-anak kelaparan, tidak seharusnya dunia terkejut,” kata pelapor khusus PBB untuk hak atas pangan itu, dilansir dari The Guardian, 4 Agustus 2025.
Fakhri mengungkapkan bahwa sejak Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mendeklarasikan pengepungan total atas Gaza pada 9 Oktober 2023, Israel secara sistematis memutus pasokan makanan, air, listrik, dan bahan bakar.
Data PBB mencatat, pada Desember 2023, 80% warga Gaza termasuk dalam kategori kelaparan parah.
Kelaparan akut, malnutrisi, dan penyakit kini menyebabkan lonjakan kematian, dengan lebih dari 20.000 anak dirawat karena kekurangan gizi akut antara April hingga pertengahan Juli 2025, menurut laporan Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC).
“Kelaparan massal di Gaza saat ini adalah skenario terburuk yang menjadi kenyataan,” tulis IPC dalam peringatan resminya pekan ini.
Fakhri menyatakan bahwa Israel telah menggunakan makanan sebagai senjata selama bertahun-tahun.
“Mereka menghancurkan rumah kaca, kebun, dan lahan pertanian, lalu memblokir bantuan. Ini adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional,” katanya.
Dia menegaskan bahwa kelaparan selalu bersifat politis, dapat diprediksi, dan seharusnya bisa dicegah.
Namun, kelambanan tindakan dunia, terutama negara-negara kuat dan korporasi, telah memperparah tragedi kemanusiaan di Gaza.
Pada Mei 2025, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) secara resmi menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant melakukan kejahatan kelaparan yang disengaja.
Sebelumnya, Mahkamah Internasional juga menyoroti risiko genosida dan menyatakan bahwa Israel wajib menjamin akses tanpa hambatan untuk bantuan kemanusiaan.
Namun, alih-alih memperluas distribusi bantuan, Israel dan pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump membentuk Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sebuah badan distribusi yang tidak transparan dan diduga sebagai bentuk militerisasi bantuan.
GHF menggantikan 400 pusat distribusi PBB hanya dengan empat lokasi, dan dijaga oleh militer serta kontraktor swasta Israel.
Langkah ini dikecam keras oleh PBB dan ratusan lembaga bantuan sebagai pelanggaran terhadap norma kemanusiaan internasional.
Bahkan, lebih dari 1.300 warga Gaza dilaporkan tewas saat mencoba mengakses bantuan sejak awal Juni 2025, termasuk dalam insiden penembakan oleh tentara Israel di lokasi distribusi GHF.
Fakhri menyoroti bahwa negara-negara anggota PBB seharusnya bertindak tegas. Ia menyerukan Majelis Umum PBB untuk segera mengerahkan pasukan penjaga perdamaian guna mengawal konvoi bantuan kemanusiaan ke Gaza.
“Kalau bukan untuk menghentikan genosida dan mencegah kelaparan, lalu untuk apa kita punya pasukan penjaga perdamaian?” pungkas Fakhri.
Hingga kini, pemerintah Israel belum memberikan komentar terkait tudingan dan data yang disampaikan oleh pakar PBB tersebut.
Sementara itu, kematian akibat kelaparan dan pemboman terus meningkat, dengan total korban jiwa di Gaza diperkirakan telah melampaui 60.000 orang.
Studi independen bahkan memperkirakan jumlah sebenarnya bisa jauh lebih tinggi.***
