Hakim Tolak Eksepsi Penasehat Hukum Teller Bank Jabar Banten Cabang Pekanbaru

Selasa, 07 September 2021 15:18

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Majelis hakim yang mengadili perkara dugaan pembobolan rekening nasabah Bank Jabar Banten Cabang Pekanbaru dengan terdakwa Tarry Dwi Cahya, Teller Bank BJB, menolak eksepsi Penasehat Hukum terdakwa untuk keseluruhan. Majelis hakim juga meminta Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pembuktian dengan menghadirkan saksi saksi.

Putusan ini dibacakan majelis hakim yang diketuai DR Dahlan SH MH,  dalam putusan selanya, pada sidang yang digelar, Selasa 7 September 2021. Majelis hakim dalam pertimbangannya mengatakan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum Zurwandi SH, sudah jelas dan memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Majelis hakim juga mengatakan waktu dan tempat sudah jelas, uraian  dakwaan sudah jelas dan lengkap dengan unsur-unsur dakwaan. “Waktu dan tempat sudah jelas. Karena itu eksepsi terdakwa ditolak dan dilanjutkan dengan pembuktian,” ujar majelis hakim.

Sidang kemudian akan dilanjutkan pada hari Senin 13 September 2021 mendatang untuk mendengar keterangan saksi. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Tarry Dwi Cahya secara berlapis, yakni dakwaan primer ke satu bahwa Terdakwa Tarry Dwi Cahya, selaku Pegawai Bank dengan jabatan sebagai Teller di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, (BJB) Tbk Cabang Pekanbaru, pada kurun waktu antara tanggal 31 Mei 2016  s/d  tanggal 05 Desember 2017, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang sejenis, yang mengakibatkan kerugian bagi Arif Budiman sebesar Rp5 miliar lebih.

Baca: Anas Maamum Pindah Partai, Pengamat: Menggoncangkan Golkar Riau

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1)  huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor :  10 Tahun 1998, Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor :  7 Tahun 1992, Tentang Perbankan Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. 

Dakwaan kedua terdakwa Tarry Dwi Cahya, dengan sengaja, tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang sejenis”. Hal ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2)  huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor :  10 Tahun 1998, Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor :  7 Tahun 1992, Tentang Perbankan Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dakwaan kedua pertama, Terdakwa TARRY DWI CAHYA, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang sejenis”. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1)  huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor :  10 Tahun 1998, Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor :  7 Tahun 1992, Tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau kedua, terdakwa TARRY DWI CAHYA, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja, tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang sejenis”

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2)  huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor :  10 Tahun 1998, Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor :  7 Tahun 1992, Tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.***(bpc17)

 

Berita Terkini

Sabtu, 25 September 2021 19:22

Disepakati Keluarga, Tim SAR Hentikan Pencarian Nelayan yang Diseret Buaya di Rohil

Pencarian Nelayan Rohil

Sabtu, 25 September 2021 19:15

Fitra Riau Soroti Sistem Politik Anggaran Pemko Pekanbaru yang Tak Sehat

Politik Anggaran, Fitra Riau

Sabtu, 25 September 2021 17:16

Kisah Joel Morrison Temukan Benda Aneh di Makam Berusia 100 Tahun

Lifestyle, Mistis, Horor

Sabtu, 25 September 2021 16:48

Kapan Kartu Prakerja Gelombang 22 Dibuka?

Kartu Prakerja Gelombang 22

Sabtu, 25 September 2021 16:09

Video: Cerita Regi Faula Sari, Fisioterapi Tim Sepakbola PSPS Riau

PSPS Riau, Fisioterapi

Sabtu, 25 September 2021 15:12

Insiden di Lokasi IPAL, Ini Penjelasan Satker PUPR

IPAL Pekanbaru

Sabtu, 25 September 2021 14:16

Setahun Tol Permai Beroperasi, HK Catat 2 Juta Lebih Lalu Lintas Kendaraan

Setahun Tol Permai