• Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber
Sabtu, November 21, 2026
SUBSCRIBE
BertuahPos
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
BertuahPos
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

OJK Terbitkan Aturan Baru untuk Tingkatkan Transparansi dan Pengawasan Obligasi dan Sukuk Daerah

Melba Ferry Fadly by Melba Ferry Fadly
12 Agustus 2024
Gernas BBI dan BWI Riau 2023

Gernas BBI dan BWI 2023, OJK Riau Pastikan Jumlah Peserta Onboarding Akan Terus Bertambah (Bertuahpos/Melba)

Share on FacebookShare on Twitter

BERTUAHPOS.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024 (POJK 10/2024) terkait penerbitan dan pelaporan Obligasi Daerah serta Sukuk Daerah.

Aturan ini diterbitkan guna mendorong perluasan sumber pembiayaan fiskal pemerintah daerah melalui Pasar Modal, sekaligus meningkatkan keterbukaan informasi dan pengawasan.

Dalam siaran pers yang dirilis OJK menjelaskan bahwa POJK 10/2024 menghadirkan sejumlah penyesuaian penting. Penyesuaian pertama adalah kewajiban bagi pemerintah daerah untuk memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Selain itu, terdapat perubahan dalam kewajiban penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah periode terakhir yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kini, laporan tersebut tidak lagi wajib diserahkan kepada OJK, namun harus tersedia di situs web pemerintah daerah yang bersangkutan.

Penyesuaian lainnya melibatkan persyaratan penyampaian dokumen Peraturan Daerah sebagai bagian dari proses Pernyataan Pendaftaran. Juga, dihapusnya kewajiban penyampaian dokumen lain yang berupa pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.

POJK 10/2024 juga memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan Obligasi dan Sukuk berlandaskan prinsip keberlanjutan. 

Terkait kewajiban pengalokasian dana cadangan dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Daerah, OJK menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai dengan kemampuan pembayaran pokok Obligasi dan/atau Sukuk Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKFN).

Lebih lanjut, pemerintah daerah juga diwajibkan menyampaikan Peraturan Daerah terkait pembentukan dana cadangan sebagai persyaratan dalam penyampaian pernyataan pendaftaran untuk penawaran umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

POJK 10/2024 ini disusun sebagai langkah penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. 

Selain itu, aturan ini juga menggantikan dan mencabut tiga POJK yang diterbitkan pada tahun 2017, yaitu POJK Nomor 61/POJK.04/2017, POJK Nomor 62/POJK.04/2017, dan POJK Nomor 63/POJK.04/2017 yang mengatur terkait dokumen pernyataan pendaftaran, prospektus, serta laporan dan pengumuman emiten Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.***

Tags: finansialobligasiOjk
Share2Tweet2Send
Follow Berita BertuahPos di Google News

Melba Ferry Fadly

Melba Ferry Fadly

Jurnalis di Bertuahpos.com

Berita Terkait

Pasar modal. Ini Kata BEI Soal Aplikasi Bid & Ask yang Dikritik Mirip Judi Online. MSCI Tekan Pasar Saham Indonesia, Dana Asing Rp16,88 Triliun Lenyap
Ekonomi

MSCI Tekan Pasar Saham Indonesia, Dana Asing Rp16,88 Triliun Lenyap

...

Read moreDetails
CMSE 2026 Dibuka, BEI Kejar Inklusi 32,7 Juta Investor

CMSE 2026 Dibuka, BEI Kejar Inklusi 32,7 Juta Investor

Selat Hormuz Memanas, IHSG Terpaksa Parkir di Zona Merah. 23 Perusahaan Tunda IPO Saham 2026, Pasar Dinilai Belum Kondusif

23 Perusahaan Tunda IPO Saham 2026, Pasar Dinilai Belum Kondusif

OJK Riau Dukung Penuh Sensus Ekonomi 2026 untuk Perkuat Data Perencanaan Nasional. OJK Terapkan Asas Una Via dalam Penegakan Hukum Pasar Modal, Apa Itu?

OJK Terapkan Asas Una Via dalam Penegakan Hukum Pasar Modal, Apa Itu?

Sektor Ritel Berpeluang Jadi Tameng di Pasar Modal

Sektor Ritel Berpeluang Jadi Tameng di Pasar Modal

Sinyal Bahaya, Keuangan Rumah Tangga Tertekan, Risiko Gagal Bayar Pinjol Dekati Ambang 5%

Sinyal Bahaya, Keuangan Rumah Tangga Tertekan, Risiko Gagal Bayar Pinjol Dekati Ambang 5%

Next Post
Airlangga Mundur

Airlangga Mundur dari Ketum Golkar, Calon Gubernur Riau Siap-siap, Bakal Ada Intervensi Baru

Show Transparency Report
  • Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber

© 2013-2025 BertuahPos.com.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

© 2013-2025 BertuahPos.com.