BERTUAHPOS — Muhammadiyah bersiap melangkah lebih jauh dalam memperkuat sektor keuangan syariah nasional. Melalui Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS Matahari, Muhammadiyah tengah menjajaki proses merger antar BPRS untuk membentuk Bank Umum Syariah (BUS) milik sendiri.
Langkah awal dimulai dengan penjajakan merger dua BPRS yang beroperasi di Yogyakarta dan Semarang. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, menyampaikan bahwa keinginan warga Muhammadiyah untuk memiliki bank umum syariah sangat kuat dan mendapat dukungan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Memang masyarakat sangat menginginkan Muhammadiyah punya BUS. Dan pihak OJK juga sangat mendukung. Untuk itu, OJK meminta agar BPRS yang ada di lingkungan Muhammadiyah melakukan merger,” ujar Anwar Abbas, Sabtu 12 Juli 2025.
Proses merger ini dilakukan bertahap. Dua BPRS di Yogyakarta dan Semarang menjadi yang paling intensif dalam persiapan awal. Merger ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Muhammadiyah dalam memperkuat infrastruktur ekonomi umat dan menjawab kebutuhan akan lembaga keuangan syariah yang lebih besar, modern, dan terintegrasi.
Di sisi lain, Muhammadiyah mulai mengalihkan arah likuiditas internal. Melalui surat himbauan resmi bernomor 124/HIM/1.0/C/2025, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerukan penempatan Dana Pihak Ketiga (DPK) seperti tabungan dan deposito di Bank Syariah Matahari. Bank ini baru saja memperoleh izin operasional dari OJK pada 18 Juni 2025.
Imbauan tersebut ditujukan kepada seluruh unsur Persyarikatan Muhammadiyah, termasuk organisasi otonom (ORTOM) dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial.
“Langkah ini diyakini akan membawa manfaat besar bagi Persyarikatan, masyarakat sekitar, serta pengembangan nilai-nilai ekonomi syariah yang inklusif,” tulis surat resmi yang ditandatangani Anwar Abbas dan Sekretaris Izzul Muslimin.
Muhammadiyah juga mendorong agar Bank Syariah Matahari dijadikan pusat transaksi keuangan dan kelembagaan bagi seluruh entitas di bawah naungan persyarikatan.***
