BERTUAHPOS – Pasar Surat Utang Negara (SUN) Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sentimen risk-off akibat berkecamuknya perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran memicu aksi jual massal oleh investor. Dampaknya, imbal hasil (yield) SUN tenor 10 tahun meroket hingga menyentuh level tertingginya sejak Juni 2025.
Berdasarkan data terbaru pada Selasa, 24 Maret 2026, imbal hasil SUN tenor 10 tahun melonjak drastis ke level 6,86%. Bloomberg Technoz melaporkan, angka ini naik tajam 44 basis poin (bps) jika dibandingkan posisi awal Maret yang masih berada di level 6,42%. Bahkan, pekan lalu sempat menembus angka 6,91% yang menjadi rekor tertinggi dalam setahun terakhir.
Aksi lepas aset ini ternyata tidak hanya terjadi pada tenor acuan 10 tahun, melainkan merata di hampir seluruh tenor. Data Bloomberg menunjukkan tenor menengah hingga panjang kini bertengger di level tinggi. Tenor 12 tahun sudah menembus 6,96%, sementara tenor 13 tahun bahkan telah melewati ambang psikologis 7,01%.
Kenaikan yang merata ini mengindikasikan bahwa para investor sedang meminta “uang keamanan” atau premi risiko yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan ketidakpastian harga energi global dan meningkatnya risiko geopolitik yang membuat aset negara berkembang seperti Indonesia dianggap lebih berisiko.
Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang cukup sulit. Saat ini, imbal hasil surat utang Indonesia menjadi yang tertinggi kedua di kawasan Asia setelah Filipina (7,08%). Sebagai perbandingan, negara tetangga seperti Malaysia hanya di level 3,49% dan Thailand 2,15%.
Tingginya imbal hasil bukan lagi menjadi daya tarik bagi investor asing, melainkan mencerminkan persepsi risiko yang meningkat terhadap ekonomi domestik. Apalagi, nilai tukar Rupiah yang sempat tertekan ke kisaran Rp17.000 per dolar AS membuat investor asing terancam rugi akibat depresiasi mata uang.
Hingga Senin, 16 Maret 2026, aliran modal asing yang keluar dari pasar surat utang Indonesia sudah mencapai US$1,027 juta (sekitar Rp16 triliun lebih) sejak awal bulan ini.
Artinya, pemerintah Indonesia harus bersiap menghadapi mahalnya biaya pembiayaan (financing cost). Tingginya yield berarti pemerintah harus membayar bunga yang lebih besar saat menerbitkan utang baru untuk menambal APBN, terutama untuk tenor panjang yang kini sudah di atas 7%.***
