BERTUAHPOS.COM — Dampak karhutla terhadap dunia usaha memperlihatkan kesenjangan antara besarnya gangguan bisnis dan kesiapan menghadapi bencana.
Sektor real estat mencatat tingkat gangguan tertinggi akibat kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap, dengan 21,4% responden melaporkan aktivitas usahanya terdampak.
Namun, sektor konstruksi justru menghadapi persoalan berbeda; sebanyak 58,2% pelaku usahanya mengaku belum siap menghadapi bencana alam yang ekstrem.
Temuan tersebut tercantum dalam laporan Kadin Business Pulse kuartal III 2026 yang dirilis Kadin Indonesia Institute. Director of Insights lembaga tersebut, Fakhrul Fulvian, dalam paparannya menjelaskan bahwa bencana sangat berdampak terhadap keputusan pembelian properti, investasi, serta kesiapan operasional pelaku usaha.
Menurut Fakhrul, karhutla dapat memengaruhi keputusan masyarakat untuk membeli rumah atau membangun bangunan. Gangguan lingkungan dan kabut asap menjadi salah satu faktor yang berpotensi menahan permintaan, sekaligus memengaruhi rencana pengembangan bisnis properti.
“Karhutla ternyata banyak berpengaruh di industri real estate. Ternyata karhutla ini memengaruhi keputusan orang untuk membeli rumah atau membangun bangunan,” ujar Fakhrul.
Dari sisi dampak usaha, real estat mencatat proporsi gangguan lebih tinggi dibandingkan sektor konstruksi yang mencapai 20,9%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada di posisi berikutnya dalam perbandingan tersebut, dengan persentase gangguan sebesar 18,8%.
Tekanan itu tidak berhenti pada aktivitas operasional. Data Kadin menunjukkan 16,0% pelaku usaha real estat yang terdampak bencana terpaksa menunda investasi atau ekspansi. Pada saat yang sama, 16,0% lainnya melaporkan penurunan penjualan atau permintaan pasar akibat kondisi lingkungan yang memburuk.
Fakhrul menegaskan bahwa sektor properti menjadi kelompok yang paling menonjol dalam hal tekanan terhadap sentimen investasi akibat bencana alam. Hal ini mengindikasikan bahwa dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi keputusan bisnis dan rencana pengembangan usaha.
“Kalau terkait dengan sentimen investasi, yang paling terdampak dari bencana alam sekarang itu adalah sektor real estate. Ini yang kita lihat paling tinggi,” katanya.
Meski menghadapi gangguan usaha yang relatif besar, sektor real estat justru mencatat tingkat kesiapan internal yang lebih baik dibandingkan sektor lain. Sebanyak 64,3% responden dari kalangan pengembang menyatakan cukup siap menghadapi gangguan bisnis akibat bencana alam atau cuaca ekstrem.
Kondisi itu berbanding terbalik dengan sektor konstruksi. Sebanyak 58,2% pelaku usaha konstruksi menyatakan belum siap menghadapi bencana alam ekstrem. Kesiapan yang lebih rendah ini menjadi perhatian karena kegiatan konstruksi di lapangan sangat dipengaruhi kondisi cuaca.
Fakhrul menjelaskan bahwa perbedaan tersebut kemungkinan berkaitan dengan karakteristik kegiatan masing-masing sektor. Real estat tercatat memiliki kesiapan internal lebih baik, sedangkan pekerjaan konstruksi yang dilakukan di luar ruangan lebih bergantung pada cuaca dan berpotensi menghadapi gangguan ketika kondisi alam memburuk.
“Sektor yang paling siap itu sektor real estate. Yang paling tidak siap justru sektor konstruksi. Ini kemungkinan karena memang aktivitas konstruksi, aktivitas outdoor itu sangat tergantung dengan cuaca,” jelasnya.
Tantangan mitigasi diperkirakan tetap relevan dalam beberapa bulan mendatang. Berdasarkan konteks yang disampaikan dalam laporan tersebut, fenomena iklim ekstrem diproyeksikan BMKG masih bertahan hingga awal 2027. Pelaku usaha pun membutuhkan dukungan yang dapat membantu mereka mengenali risiko dan mengantisipasi gangguan sebelum dampaknya meluas.
Sistem peringatan dini menjadi kebutuhan utama dalam survei tersebut. Sebanyak 22,4% responden menyebut sistem peringatan dini sebagai dukungan paling dibutuhkan untuk menghadapi bencana. Informasi yang tepat waktu dinilai penting agar perusahaan dapat menentukan langkah antisipasi secara lebih baik.
“Yang paling dibutuhkan itu, paling tinggi 22,4% adalah sistem peringatan dini. Kenapa? Ya karena tentunya kalau peringatan dininya tidak baik, kita agak sulit untuk mengantisipasi,” kata Fakhrul.
Selain peringatan dini, 18,6% responden mengharapkan perlindungan dan pemulihan infrastruktur, transportasi, serta jalur logistik. Dukungan tersebut berkaitan dengan kebutuhan menjaga kelancaran kegiatan usaha ketika bencana mengganggu fasilitas dan jaringan distribusi.
Sebanyak 16,4% responden lainnya mengharapkan bantuan pemerintah dalam bentuk pembiayaan, suntikan modal kerja, hingga fasilitas relaksasi. Hasil survei itu menunjukkan bahwa pelaku usaha membutuhkan kombinasi informasi risiko, dukungan infrastruktur, dan bantuan finansial untuk menghadapi gangguan akibat bencana.*
