BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menomentari soal rencana kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo ke Riau di tengah Pemprov Riau “menjerit” soal defisit anggaran. Sepintas jika merujuk pada beban biaya pelaksanaan acara, dana untuk meng-cover agenda Jokowi memang tidak sedikit.
Oleh sebab itu, menurut Tim Peneliti Fitra Riau, Triono Hadi, wacana persiapan duit sebesar Rp1 miliar untuk sekali Kunker presiden, bisa jadi benar. Namun dana Rp1 miliar dan harus ditanggung daerah dalam sekali kunker ini dianggap tidak relevan di tengah Pemprov “berkoar” soal defisit anggaran.
Tri berpendapat, ada keanehan dengan penyediaan anggaran daerah dalam jumlah besar untuk menyambut kedatangan presiden itu, menunjukkan bahwa Riau tidak kesulitan anggaran. Apalagi, kegiatan kunjungan ini tidak direncanakan, artinya dalam rencana anggaran tidak ada khusus kegiatan penyambutan kedatangan presiden.
“Dan dimungkinkan anggaran tersebut diambil dari anggaran tamu daerah,” katanya saat diwawancarai bertuahpos.com, Kamis, 29 November 2018 di Pekanbaru.
Baca:Â Pengamat Nilai Kunjungan Jokowi ke Riau Tak Rasional Jika Habiskan Dana Rp1 Miliar
“Jika kesulitan anggaran, tidak mungkin disiapkan anggaran sebesar itu untuk menyambut presiden.
Kondisi ini tentu kontra produktif dengan upaya efisiensi Pemprov Riau yang disebabkan defisit anggaran daerah,” sambungnya.
Plt Gubri, Wan Thamrin Hasyim, sebelumnya sudah mengkonfirmasi langsung ke Jokowi terkait kunjungannya ke Riau yang direncanakan pada 8 Desember 2018 nanti. Ini kali kedua Pemprov Riau menyusun agenda kedatangan Jokowi, setelah sebelumnya rencana kedatangan presiden pada tanggal 24 November 2018, batal.
Meski sudah dikonfirmasi langsung ke presiden, Wan Thamrin Hasyim mengatakan belum ada kepastian dari pihak Istana sendiri apakah kedatangan Jokowi ke Riau sudah pasti. Intinya masih menyesuaikan dengan agenda presiden.
Diantara rangkaian agenda kunjungan kerja Jokowi ke Riau kali ini, yakni pemberian sertifikasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, Pemprov Riau sebagai pihak yang punya hajatan sudah melakukan komunikasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Setidaknya sudah ada sekitar 6 ribu sertifikat TORA yang sudah dipersiapkan. Sedangkan 2 ribu sertifikat lagi masih dalam proses,” katanya.
Selain itu, rangkaian kegiatan lain yang mungkin akan diikuti oleh Presiden Jokowi, yakni acara adat di Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau. Belum ada kepastian lebih lanjut apakah acara di LAM nantinya hanya sebatas tepuk tepung tawar, atau langsung dilakukan penabalan gelar adat untuk Jokowi, seperti ramai diberitakan sebelumnya. Sebab pihak LAM Riau sendiri hingga kini masih tutup mulut mengenai hal itu. (bpc3)
