BERTUAHPOS — Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan Pemprov akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah menurunnya dana transfer pusat.
Berbagai strategi telah disiapkan untuk mendongkrak pendapatan daerah, salah satunya melalui pembentukan Tim Optimalisasi PAD yang bertugas menggali potensi penerimaan tanpa membebani masyarakat.
“Insyaallah upaya ini tidak memberatkan masyarakat. Itu kata kuncinya,” kata SF Hariyanto di Pekanbaru.
Menurutnya, tim optimalisasi PAD merupakan upaya strategis Pemda menghadapi tekanan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat serta adanya aturan baru terkait pajak opsen yang turut memengaruhi struktur pendapatan daerah.
Selain membentuk tim khusus, Pemprov Riau juga akan memperbaiki tata kelola pendapatan daerah dengan memaksimalkan potensi pajak yang dinilai masih belum tergarap optimal. Salah satu sektor yang menjadi fokus utama adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
SF Hariyanto menilai potensi penerimaan dari sektor tersebut masih sangat besar jika dikelola secara maksimal.
“PBBKB ini potensinya cukup besar. Kita sekarang dapat tiap tahun cuma Rp1 triliun, sementara minyak yang masuk cukup besar,” katanya.
“Teman sejawat Kalimantan Timur bisa sampai Rp6 triliun dari PBBKB, seharusnya pendapatan kita dari PBBKB minimal sama,” tambahnya.
Untuk mengoptimalkan penerimaan tersebut, Pemprov Riau berencana menggandeng unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau agar pengawasan dan penertiban berjalan lebih efektif.
Ia menegaskan, kebijakan optimalisasi PAD tidak akan dilakukan dengan menaikkan beban masyarakat, melainkan dengan memastikan kewajiban perusahaan terhadap daerah dapat dipenuhi secara maksimal.
“Yang jelas kita tidak menyusahkan masyarakat, tidak membebani masyarakat. Kita hanya ingin mengambil hak masyarakat yang ada di perusahaan. Kewajiban mereka harus kita ambil, itu hak masyarakat,” tutupnya.
Langkah optimalisasi PAD ini diharapkan menjadi strategi jangka menengah Pemprov Riau dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah dinamika kebijakan keuangan nasional.
Ekonom Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak, termasuk legislator pusat, untuk memperjuangkan alokasi anggaran bagi Riau.
“Baru kali ini pertumbuhan ekonomi Riau naik stabil. Biasanya triwulan III naik, tetapi triwulan IV turun lagi. Namun tahun ini berbeda,” ujarnya.
Dahlan menilai PR terbesar Riau pada 2026 adalah keterbatasan anggaran daerah. Dia mendorong agar pemerintah pusat memberikan dukungan likuiditas bagi perbankan daerah.
“Harapannya ada kucuran APBN hingga Rp200 triliun ke Bank Pembangunan Daerah agar efeknya masuk ke ekonomi regional,” jelasnya.
Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah, memaparkan empat langkah strategis yang harus dilakukan Pemda Riau.
Pertama yakni efisiensi dan selektivitas belanja daerah. “Dengan APBD Rp8,3 triliun, kita harus jujur bahwa anggaran ini belum benar-benar terbaca secara menyeluruh. Pemprov dan DPRD harus sangat selektif,” ujarnya.
Kedua, inovasi dan digitalisasi PAD. Dia mendorong digitalisasi pajak kendaraan, termasuk pembayaran melalui QRIS. “Semua aset pemda harus menghasilkan pendapatan. BUMD harus direvitalisasi dan membuka usaha baru. Potensi maritim dan EBT juga harus digarap.”
Ketiga, menjemput APBN. Menurutnya program strategis nasional harus diperjuangkan masuk ke Riau. Jadi pemda dinilai tidak bisa menunggu tapi harus jemput bola. Keempat, memudahkan pelaku usaha dan memperkuat hilirisasi.
“Pengusaha sudah hadir di ruangan ini. Perizinan harus dipermudah, hilirisasi harus terus berjalan,” sebutnya.*** (Adv)
