• Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber
Selasa, November 17, 2026
SUBSCRIBE
BertuahPos
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
BertuahPos
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

PP No 24 Tahun 2026 Harusnya Transparan dengan Harga TBS Kelapa Sawit

Melba Ferry Fadly by Melba Ferry Fadly
8 Juni 2026
PP No 24 Tahun 2026 Harusnya Transparan dengan Harga TBS Kelapa Sawit

Foto: Bertuahpos / Melba.

Share on FacebookShare on Twitter

BERTUAHPOS.COM — Pasar kelapa sawit nasional sejatinya tengah menanti kepastian baru terkait harga TBS, seiring pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme ekspor lebih ketat.

Hal ini disampaikan oleh Ekonom Senior Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, kepada Bertuahpos, Senin, 8 Juni, 2026. Menurutnya, kebijakan ini harusnya menempatkan transparansi penetapan harga TBS sebagai fondasi utama. “Agar daya saing komoditas unggulan Indonesia tetap terjaga di kancah global,” ujarnya.

Artinya, menurut Dahlan, tanpa formula penetapan harga yang jelas dan terukur, kepercayaan pembeli internasional bisa runtuh seketika. Ia melihat bahwa inti dari regulasi terbaru ini adalah penerapan prinsip kewajaran harga atau Arm’s Length Principle (ALP) untuk mencegah praktik manipulasi antarpihak berafiliasi.

Oleh sebab itu, kata dia, metode terbaik dalam menentukan harga TBS yang adil adalah menyandingkan transaksi domestik dengan patokan bursa komoditas global kredibel seperti Rotterdam atau Malaysia Derivatives Exchange melalui pendekatan Comparable Uncontrolled Price (CUP).

“Langkah ini memastikan angka yang ditetapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) lahir dari realitas pasar yang terverifikasi, bukan sekadar diskresi birokrasi semata,” tambahnya.

Perhitungan margin keuntungan bagi BUMN ekspor juga wajib menggunakan metode cost-plus berbasis biaya layanan riil yang dapat diaudit secara independen oleh lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Dahlan, sistem digital terintegrasi Single Window harus mendukung proses audit ini secara real-time agar istilah “harga wajar” tidak hanya menjadi slogan kosong tanpa substansi.

Sementara itu, bagi para pembeli internasional, kepastian fluktuasi harga TBS merupakan prasyarat mutlak dalam manajemen risiko rantai pasok mereka untuk mengelola kontrak jangka panjang.

“Mereka mengandalkan instrumen keuangan seperti kontrak berjangka dan lindung nilai (hedging) yang seluruhnya bertumpu pada prediktabilitas formula harga yang ditawarkan penjual,” jelas dosen dari Universitas Riau itu.

Jika formula harga TBS yang ditetapkan PT DSI bersifat kaku, tidak transparan, atau gagal mencerminkan volatilitas pasar riil, maka pembeli luar negeri akan menghadapi risiko kerugian yang sangat tinggi.

Dia menyebut, konsekuensi fatal dari ketidakpastian ini meliputi penurunan volume perdagangan, penundaan kontrak besar-besaran, hingga perpindahan mitra dagang ke negara pemasok lain yang lebih dapat diprediksi.

Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku industri harus memandang transparansi formula harga TBS yang dapat diprediksi secara matematis, sebagai investasi diplomatik-ekonomi yang sama pentingnya dengan regulasi itu sendiri.

“Sinergi kuat antara aturan yang tegas dan eksekusi lapangan akan menjamin posisi strategis minyak sawit Indonesia di masa depan,” ucap Dahlan.

Tags: ekonomiHarga tbskelapa sawitPasar
Share4Tweet2Send
Follow Berita BertuahPos di Google News

Melba Ferry Fadly

Melba Ferry Fadly

Jurnalis di Bertuahpos.com

Berita Terkait

Ini Alasan Pemprov Riau Mengapa Penetapan UMP Riau 2026 Molor? Bagaimana UMP 2027 Dihitung? Ini Komponen KHL dan Formulanya.
Ekonomi

Bagaimana UMP 2027 Dihitung? Ini Komponen KHL dan Formulanya

...

Read moreDetails
Riau Suntik Rp100 Miliar untuk Modal BRKS dan Jamkrida

Riau Suntik Rp100 Miliar untuk Modal BRKS dan Jamkrida

UMP 2027 Wajib Diumumkan Akhir Pekan Ini, Cek Jadwalnya

UMP 2027 Wajib Diumumkan Akhir Pekan Ini, Cek Jadwalnya

Potensi Pendapatan dari Pajak Air Permukaan per Batang Sawit Mencapai Rp1 Triliun, Berikut Rinciannya. Diskon Pajak Angkutan Barang di Riau Sumbang PAD hingga Rp1,92 Miliar

Diskon Pajak Angkutan Barang di Riau Sumbang PAD hingga Rp1,92 Miliar

Galeri24 Ungguli Harga Buyback Emas Antam dan UBS, Cek Selengkapnya

Galeri24 Ungguli Harga Buyback Emas Antam dan UBS, Cek Selengkapnya

BI Riau Dorong Komoditi Kelapa sebagai Penggerak Ekonomi Baru

BI Riau Dorong Komoditi Kelapa sebagai Penggerak Ekonomi Baru

Next Post
Pemprov Riau Pengingatkan Potensi Manipulasi Data di SPMB Riau 2026

Pemprov Riau Pengingatkan Potensi Manipulasi Data di SPMB Riau 2026

Show Transparency Report
  • Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber

© 2013-2025 BertuahPos.com.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

© 2013-2025 BertuahPos.com.